Pemerintah memberikan sinyal BBM subsidi jenis Pertalite dan solar akan naik, melihat situasi politik global telah menyebabkan kenaikan pada harga minyak mentah dunia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan keadaan politik dunia yang belum stabil membuat harga minyak mentah terlampau jauh dari sebelumnya.
"Situasi politik global telah menyebabkan harga minyak mengalami kenaikan di mana rata rata ICP Maret 2022 mencapai 98,4 dolar AS per barel. Angka ICP ini jauh di atas asumsi APBN yang hanya 63 dolar AS per barel," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu, yang dikutip dari Antara.
Menteri Arifin menyampaikan bahwa pemerintah berencana menambah kuota Pertalite sebanyak 5,45 juta kiloliter menjadi 28,50 juta kiloliter karena kelebihan kuota realisasi penyaluran sebesar 14 persen pada periode Januari sampai Maret 2022.
Sedangkan, penambahan kuota solar subsidi diusulkan sebesar 2,28 juta kiloliter menjadi 17,39 juta kiloliter. Pemerintah menambah kuota solar subsidi karena BBM jenis ini juga mengalami kelebihan kuota realisasi penyaluran sebanyak 9,49 persen periode Januari sampai Maret 2022 akibat peningkatan aktivitas pertambangan dan perkebunan.
Pada APBN 2022, volume kuota Pertalite sebanyak 23,05 juta kiloliter dengan angka realisasi 6,48 juta kiloliter sampai dengan 2 April 2022, sehingga menyisakan 16,57 juta kiloliter. Sedangkan volume kuota solar subsidi sebanyak 15,10 juta kiloliter dengan realisasi penyaluran mencapai 4,08 juta kiloliter dan menyisakan 11,02 juta kiloliter.
Menteri Arifin menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan dan distribusi BBM terutama saat periode Ramadhan dan Idul Fitri.
"Kami lakukan pengawasan dan penindakan penyalahgunaan BBM serta memaksimalkan fungsi digitalisasi SPBU," ujarnya.
Menko Luhut mengatakan Indonesia masih beruntung karena bisa mengelola ekonomi dengan lebih baik sehingga dampak konflik kedua negara tersebut tidak terlalu besar.
Kenaikan harga Pertamax yang diberlakukan per 1 April 2022 pun, menurutnya, dilakukan lantaran asumsi harga minyak dunia dalam APBN sudah sangat jauh dengan harga minyak di lapangan.
"Kalau ditahan terus, jebol nanti Pertamina. Jadi terpaksa kita harus lepas," katanya.
Kondisi yang ada pun, lanjut Luhut, akan menyebabkan harga BBM harus dinaikkan. Begitu pula dengan harga LPG 3 kg. Namun, penyesuaian harga akan dilakukan bertahap. Jatah subsidi untuk rakyat kecil juga dipastikan tidak akan dihilangkan.
"Semua akan naik, nggak ada yang nggak akan naik itu. Jadi hanya bertahap kita lakukan. Ada yang disubsidi, masih tetap yang untuk rakyat kecil, seperti misalnya LPG 3 kg dari 2007 tidak naik harganya kan tidak fair," imbuh Menko Luhut Pandjaitan.
