Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo memaknai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum membangkitkan semangat untuk memberantas stunting atau kasus kekerdilan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo memaknai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum membangkitkan semangat untuk memberantasstuntingatau kasus kekerdilan.
"Di momentum HUT ke-78 Kemerdekaan Indonesia, semangat kita tentunya diharapkan anak-anak kita bisa terlepas daristunting," kata Hasto dihubungi di Jakarta, Kamis (17/8).
Dia mengatakan, pihaknya terus menanamkan semangat mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk menangani kasusstuntingdi seluruh pelosok negeri sehingga bisa mencapai angka 14 persen di tahun 2024 sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Widodo.
Hasto menyampaikan, tren kasusstuntingdi Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan. Di tahun 2021, angka prevalensistuntingmencapai 24,8 persen. Lalu, di tahun 2022 kembali turun menjadi 21,6 persen. Dengan tren tersebut, Hasto optimistis bahwa pihaknya bisa mencapai angka prevalensistuntingturun hingga 14 persen di tahun 2024 sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Widodo.
"Di tahun 2023 akhir kami berharap bisa turun 3 persen lebih atau mencapai angka prevalensi 18 persen, sehingga di tahun 2024 bisa mencapai 14 persen," ucap Hasto.
Dia mengatakan, dalam menangani stunting pihaknya menegakkan lima pilar, pertama peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahan desa.
Dalam komitmen tersebut, Hasto mengaku mendorong Kementerian Kesehatan RI mengalokasikan dana alokasi khusus (DAK) untuk dibelanjakan di puskesmas, Kementerian Dalam Negeri RI mengawal RPJMD dan Kementerian Keuangan RI mengalokasikan dana desa.
"Kami juga mendorong bupati/wali kota tetap menganggarkan dana penangananstuntingdi wilayahnya masing-masing," kata Hasto.
Pilar kedua, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat. Dari sisi ini pihaknya membangun sosialisasi mulai dari organisasi perempuan, perguruan tinggi, TNI-Polri, PKK, posyandu, Baznas dan lainnya terkait kegiatan-kegiatan penangananstunting.
Pilar ketiga yaitu peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa.
Pilar keempat yaitu, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
Kemudian pilar kelima yaitu penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. Dalam pilar ini BKKBN mengadakan lomba inovasi penangananstuntingoleh daerah-daerah di Indonesia. Ant/I-1