Hari Keluarga Nasional Waktunya Bagi Tingkatkan Peran TPK
10 Juni 2022, 00:00 WIBWaktu Baca 2 menit
Foto: bkkbn.go.id
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni 2022 mendatang merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan peran tim pendamping keluarga (TPK). "Dalam rangka mengawal balita dan ibu hamil agar tidak mengalami kekerdilan (stunting), BKKBN telah membentuk TPK yang tugasnya mendampingi, mendata balita dan ibu hamil serta memberikan konsultasi kepada mereka," kata Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam keterangan tertulis pada Kamis (9/6). Hasto menuturkan bahwa faktor lingkungan seperti sumber air minum yang buruk dan rumah tidak layak huni menjadi beberapa penyebab terjadinya anak terkena stunting. Air minum yang tidak layak akan meningkatkan risiko sakit pada ibu dan anak, sehingga masa tumbuh kembang menjadi terganggu. Seperti di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan misalnya. Persentase air minum yang belum memenuhi standar sehat mencapai 7 persen dan 29 persen keluarga tinggal di rumah tidak layak huni. Daerah itu membutuhkan perbaikan pada pembangunan lingkungan yang bersih dan sehat. Hasto menambahkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Sinjai saja sudah mencapai sekitar 27 persen. Sehingga pihaknya menurunkan 600 TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB untuk membantu program daerah berhasil menurunkan stunting tersebut. "Belum lagi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) serta jajaran Dinas KB menjadi pasukan lapangan yang siap membantu suksesnya program stunting di Kabupaten Sinjai," ucap dia. Menurut Hasto, stunting dapat dicegah dengan menggalakkan peran TPK dalam memberikan edukasi terkait stunting ataupun perbaikan gizi masyarakat, mendata setiap kondisi tumbuh kembang balita hingga memberikan konsultasi pada ibu hamil. Guna meningkatkan peran TPK di daerah, BKKBN telah menyiapkan dana alokasi khusus (DAK) fisik dan non-fisik setiap tahunnya melalui OPD KB. Dana tersebut dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur, biaya pertemuan, anggaran honor TPK juga dana untuk akseptor pasca vasektomi dan tubektomi. Hasto berharap dana itu dapat meningkatkan program meningkatkan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta program percepatan penurunan stunting daerah. "Penyerahan dana dapat diserahkan oleh pemerintah kabupaten di lapangan. Dengan harapan adanya dukungan wakil bupati dalam urusan ini, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kerja pemerintah kabupaten yang pro kepada rakyatnya," ujar Hasto. Ant/I-1