Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, gas, dan listrik hingga 2019 sangat membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian tak menentu.
Jakarta - Pemerintah diminta mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM), lequified petroleum gas (LPG) dan tarif listrik di tahun politik karena berbarengan dengan pelaksanaan pemilihan umum pada 2019 serta ketidakpastian perekonomian dunia. Meskipun berat, langkah tersebut diakui sangat membantu masyarakat.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengapresiasi kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga premium, elpiji, dan tarif listrik sampai 2019. "Kebijakan pemerintah sudah sudah tepat. Memang terkesan banyak kebijakan yang populis, tapi semuanya demi kepentingan rakyat banyak," kata Mamit, di Jakarta, Rabu (29/8).
Mamit mengatakan sebagai pelaksana penugasan tersebut, pemerintah menunjuk BUMN, yakni PT Pertamina. "Bukan berarti beban diserahkan sepenuhnya ke Pertamina karena pemerintah juga memberi kompensasi kepada Pertamina di sektor hulu," kata Mamit.
Dia mengakui, dalam pelaksanaannya memang tidak mudah. Namun, terbukti sejauh ini semua berjalan dengan baik. "Buktinya, di masa krusial seperti musim mudik Lebaran tidak terdapat kelangkaan BBM dan elpiji," katanya.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Adiatma Sardijito, mengatakan sebagai BUMN, Pertamina memang berkewajiban melaksanakan penugasan yang diberikan pemerintah, baik di sisi hulu maupun hilir. Di sisi hulu, misalnya, dalam hal pengelolaan blok terminasi. "Yang terkini adalah Blok Mahakam dan Blok Rokan," katanya.
Di sisi hilir, antara lain melaksanakan penugasan penjualan BBM Satu Harga di seluruh wilayah Nusantara, menyalurkan BBM jenis tertentu dan penyaluran penugasan yakni premiun serta elpiji 3 kg.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan Kementerian ESDM, Harya Adityawarman, mengatakan setidaknya ada tujuh kebijakan populer di sektor energi yang membawa perubahan cukup besar, yakni reformasi hulu migrasi kontrak gross split, peningkatan ketahanan migas nasional, BBM satu harga, melistriki wilayah Indonesia, pengembangan Energi Terbarukan, Penyelesaian Perundingan Freeport dan memangkas 188 perizininan.
Untuk mengurangi penggunaan energi fosil, pemerintah banyak mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), penggunaan Biodiesel, dan penggunaan listrik sebagai pengganti BBM untuk kendaraan.
Implementasi B20
Terkait kebijakan biodiesel, Bank Indonesia (BI) menyebutkan kebijakan menggunakan 20 persen biodiesel untuk bahan bakar solar akan menurunkan volume impor minyak yang diperkirakan menghemat nilai impor hingga sekitar enam miliar dollar AS per tahun sehingga dapat menekan defisit transaksi berjalan.
"Mulai 1 September ini akan diberlakukan sehingga penggunaan biodiesel semakin banyak dan karenanya bisa menurunkan impor minyak," kata Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, di sela-sela konferensi internasional terkait buletin ekonomi moneter dan perbankan di Kuta, Bali, Kamis (30/8).
Perry melakukan kalkulasi apabila diberlakukan mulai September hingga Desember tahun ini diperkirakan dapat menurunkan impor minyak sekitar 2,2 miliar dollar AS selama empat bulan. Dengan demikian, tahun mendatang, kata dia, dengan penerapan 20 persen biodiesel atau B-20 yang diolah dari kelapa sawit maka akan menurunkan nilai impor minyak hingga lebih dari 6 miliar dollar AS.
ers/Ant/E-10
