» Pertanian adalah urusan hidup-matinya sebuah bangsa, jangan sampai profesi petani malah punah.
» Petani keluhkan keterbatasan pupuk subsidi dan harga gabah yang rendah saat musim hujan.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Insitut Pertanian Bogor (IPB) mengembangkan dan menyebarluaskan varietas padi IPB 3S karena hasil produksinya mampu mencapai 12 ton gabah per hektare. Pengembangan penanaman varietas tersebut akan sangat membantu menaikkan produksi gabah petani, sehingga tidak perlu melakukan impor beras.
"Ini hasil yang bagus sekali dan nanti akan saya tindaklanjuti dengan IPB agar ini bisa dikembangkan dalam jumlah yang lebih besar lagi, sehingga ketahanan pangan kita, kedaulatan pangan kita, betul-betul bisa kita raih tanpa kita harus impor dari negara lain," kata Presiden saat meninjau panen raya padi di Desa Kanigoro, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Kamis (29/4).
Kepala Negara juga ingin memastikan panen padi betul-betul bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyat Indonesia. "Kalau itu betul-betul ada barangnya, ada padinya yang dipanen, kemudian nanti muncul produksi menjadi beras, kepastian mengenai jumlah itu betul-betul bisa dikalkulasi, bisa dihitung," ungkap Jokowi seperti dikutip dari laman sekretaris kabinet.
Kalau panen mencukupi kebutuhan, Presiden menegaskan tidak perlu impor lagi. Sebab itu, perhitungannya harus pasti karena menyangkut masalah makan rakyat Indonesia.
Dari hasil dialog dengan petani, Presiden menyatakan akan memenuhi peralatan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan para petani untuk mengolah sawah mereka, seperti mesin panen, traktor, dan alat-alat lainnya. "Tadi diminta oleh para petani mengenai mesin panen, traktor, dan hal-hal yang lainnya. Saya sampaikan akan kita penuhi, karena ini dibutuhkan, sangat dibutuhkan sekali oleh para petani di sini," pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden turut didampingi Ketua DPR Puan Maharani, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Malang HM Sanusi.
Jangan Punah
Sementara itu, Ketua DPR, Puan Maharani, dalam keterangan tertulisnya menyatakan akan memaksimalkan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran untuk bersinergi dengan pemerintah agar sektor pertanian lebih maju dan petani sejahtera.
"Pertanian adalah urusan hidup-matinya sebuah bangsa. Jangan sampai profesi petani di Indonesia makin ke depan, makin tidak dilirik generasi muda dan akhirnya malah punah," kata Puan.
Dia mengakui, profesi petani membutuhkan ketekunan, kesabaran, pengetahuan, dan kerja keras sampai akhirnya tiba masa panen. Saat masa panen tiba, maka petani semangatnya bersyukur dan merayakan.
"Kita merayakan hasil kerja keras petani yang bisa membawa kesejahteraan bagi keluarga petani dan menghadirkan pangan bagi banyak orang," kata Puan.
Semua pihak, jelasnya, memiliki tanggung jawab untuk bergotong royong membantu mewujudkan kesejahteraan petani dan melancarkan proses regenerasi profesi petani.
Puan, yang ikut berdialog, mengatakan petani menyampaikan aspirasi akan perlunya perhatian kepada mereka dalam mengatasi persoalan kelangkaan pupuk nonsubsidi, keterbatasan pupuk subsidi, dan rendahnya harga gabah.
"Rendahnya harga gabah sering terjadi saat musim hujan karena mutunya menurun lantaran banyak petani tidak memiliki mesin pengering," katanya.
Sebab itu, dia menilai perlunya mempercepat proses adaptasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang ujungnya bisa meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keseluruhan rantai pasok atau supply chain mulai dari petani sampai ke konsumen. Rantai pasok diharapkan jangan malah membebani petani, tetapi seharusnya memudahkan dan menguntungkan mereka.
Pakar pertanian dari Universitas Trunojoyo Madura, Ihsannudin, mengatakan kedaulatan pangan harus dibangun untuk mengantisiasi datangnya krisis pangan seperti yang disampaikan Badan Pangan Dunia (FAO).
Pembangunan pertanian pun harus dengan transformasi perdesaan secara inklusif agar petani sejahtera dan tidak memikirkan untuk alih profesi.
"Apalagi saat krisis pangan dan pandemi, setiap negara akan mendahulukan pemenuhan kebutuhannya sebelum mengekspor," kata Ihsannudin. n SB/ers/E-9
