LONDON - Sebuah laporan, pada Senin (6/11), menyebutkan separuh dari 2.000 perusahaan terdaftar terbesar di dunia telah menetapkan target untuk mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ini, tetapi hanya sebagian kecil yang memenuhi pedoman ketat PBB mengenai pedoman kualitas.
Dikutip dari The Straits Times, Net-Zero Tracker, sebuah konsorsium data independen termasuk Universitas Oxford, mengatakan target net zero perusahaan dari perusahaan indeks Forbes Global 2000 telah melonjak 40 persen menjadi 1.003 pada Oktober 2023, dari 702 pada Juni 2022, mencakup dua pertiga dari pendapatan mereka, berjumlah 27 triliun dollar AS per tahun.
Namun, hanya 4 persen dari target tersebut yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh kampanye Race to Zero PBB, misalnya dengan mencakup seluruh emisi, segera melakukan pengurangan, dan mencakup pembaruan kemajuan tahunan mengenai target sementara dan jangka panjang.
Dari seluruh perusahaan yang menetapkan target, hanya 37 persen yang memiliki target yang mencakup emisi Cakupan 3, yaitu emisi yang terkait dengan rantai nilai perusahaan. Hanya 13 persen yang memiliki ambang batas kualitas untuk penggunaan penggantian kerugian karbon.
Perundingan Iklim
Laju perubahan di kalangan pemerintah dan perusahaan akan menjadi bagian penting dari perundingan iklim COP28 di Dubai yang dimulai pada akhir November.
"Garis jelas di pasir pada net zero telah muncul. Target net zero yang tak terhitung jumlahnya tidak memiliki kredibilitas. Namun sekarang, kami dapat mengatakan dengan pasti bahwa sebagian besar perusahaan terdaftar terbesar di dunia berada di jalur yang benar dalam mencapai niat net zero," kata John Lang, pimpinan proyek di Net-zero. Pelacak Nol.
"Dengan target net zero yang kredibel yang menetapkan proksi bagi perusahaan-perusahaan yang berpikiran maju dan siap menghadapi masa depan, hal ini menimbulkan pertanyaan sederhana: apakah perusahaan tempat kita berinvestasi, bekerja, dan membeli berada di jalur yang benar atau salah? "
Selain perusahaan, Net-Zero Tracker melacak janji yang dibuat oleh negara, negara bagian dan wilayah, serta kota menggunakan analisis data mesin dan manusia.
Selain Oxford Net-Zero, konsorsium ini juga mencakup Unit Intelijen Energi dan Iklim; EnviroLab Berbasis Data dan NewClimate Institute.
Terkait dengan masalah iklim ini, sebelumnya Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak negara-negara anggota kelompok G20 menghentikan kecanduan kepada bahan bakar fosil dan tak menambah produksi batu bara.
Guterres juga meminta G20 memperhatikan temuan Badan Energi Internasional atau International Energy Agency (IEA) yang menyatakan izin baru untuk eksplorasi minyak dan gas yang mereka keluar tidak sesuai dengan upaya mempertahankan batas kenaikan iklim 1,5 derajat sesuai Perjanjian Iklim Paris.
"Negara-negara G20 bertanggung jawab atas 80 persen terjadinya emisi gas rumah kaca," kata Guterres dalam laman PBB yang dipantau dari Jakarta.
Guterres menyampaikan hal itu dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-78 di New York, baru-baru ini.
"Untuk mempertahankan peluang membatasi kenaikan suhu global, kita harus menghentikan secara bertahap penggunaan batu bara, minyak dan gas, dalam cara yang adil dan merata, serta secara besar-besaran meningkatkan energi terbarukan," kata Guterres.
Guterres menyebut semua langkah itu sebagai satu-satunya cara yang membuat energi terbarukan terjangkau untuk semua orang dan terpenting lagi warga Afrika yang masih kekurangan listrik.
"Jika perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil ingin menjadi bagian dari solusi ini, mereka harus memimpin transisi menuju energi terbarukan," kata dia.