Dunia kesehatan kembali dikejutkan dengan meninggalnya bayi di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Kalideres, Jakarta Barat. Dari keterangan keluarga, pihak rumah sakit meminta uang muka hingga 19,6 juta rupiah agar pasien bisa dirawat di ruang pediatric intensive care unit (PICU).
Namun, keluarga pasien hanya bisa menyetorkan 5 juta rupiah dan akan segera melunasi biaya tersebut secepatnya. Pihak rumah sakit pun menyarankan agar pasien di rujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Karena belakangan diketahui pasien merupakan peserta BPJS Kesehatan. Pihak keluarga pun mencari rumah sakit yang memiliki PICU yang ditanggung BPJS. Namun, kondisi pasien saat itu semakin memburuk hingga akhirnya meninggal dunia.
Untuk mengupas masalah ini, Koran Jakarta mewawancarai Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (11/9). Berikut petikannya.
Sudah ada laporan dari Dinas Kesehatan terkait meninggalnya Bayi Debora?
Saya sudah minta Dinas Kesehatan untuk melakukan investigasi kepada rumah sakit tersebut, ada tidak pelanggaran dalam penanganan pasien.
Rumah sakit atau dokter itu skala prioritasnya adalah memberikan penanganan terlebih dahulu secara maksimal pada siapa pun yang masuk di situ, tanpa kemudian menghitung- hitung berapa biayanya, tangani dulu.
Bukannya pasien diminta dirujuk ke RS yang bekerja sama dengan BPJS?
Kalau memang dia belum ikut atau tidak ikut BPJS, setelah pasiennya itu bisa stabil, itu bisa kita rujuk. Atau kalau dia membutuhkan jaminan tentang penanganan ini, dia bisa menghubungi kami, pemerintah. Kami bisa menjamin. Itu hak hidup seseorang harus diprioritaskan.
Menurut Anda, seharusnya seperti apa layanan rumah sakit di Jakarta?
Perlu saya tegaskan di sini, saya minta tolong betul, misi utama dokter, misi utama rumah sakit adalah menolong, menyelamatkan jiwa orang lain. Kalau dia hanya berorientasi kepada keuntungan semata, itu sudah enggak bener, sudah melenceng.
Akankah RS Mitra Keluarga itu disanksi?
Saya minta supaya direksi rumah sakitnya diundang untuk menekankan ini, kalau tanggung jawab rumah sakit itu menyelematkan orang lain. Makanya, saya belum mendapatkan laporan lengkap karena hari ini atau besok akan dipanggil oleh Dinkes.
Anda melihat ada permainan di rumah sakit itu?
Ya, kadang-kadang faktor keuntungan lebih didahulukan, misalnya luka sedikit saja, misalnya tulang yang tidak perlu dioperasi harus dioperasi, apalagi ditarik dikit saja bisa, misalnya. Janganlah.
Apa tanggapan Anda terkait masih banyaknya RS yang belum bekerja sama dengan BPJS?
Dorong rumah sakit swasta itu ikut gabung kepada BPJS Kesehatan. Yang wajib itu rumah sakit milik pemerintah, rumah sakit swasta ini harus kita dorong juga. Karena kita harap 2019 semua warga negara itu dijamin penanganan kesehatannya.
Kabarnya keluarga pasien Debora mengadu ke Balai Kota?
Saya nggak tahu itu, makanya biar diinvestigasi oleh Dinas Kesehatan, yang saya sampaikan adalah penanganan yang seharusnya dilakukan oleh rumah sakit.
Apa rumah sakit swasta, rumah sakit milik pemerintah, penanganan yang prioritas adalah menyelamatkan dan menolong sesuai dengan standar kedokteran.
Dokter juga disumpahkan kan, ada sumpahnya kan, iya dong ini saya minta introspeksi betul, kalau bener ini tidak ditangani secara maksimal. Maka saya minta untuk rumah sakitnya dievaluasi kembali.
Siapa yang mengeluarkan izin rumah sakit itu?
Saya nggak tahu izinnya itu, yang keluarkan pemprov atau yang keluarkan pemerintah pusat, kami nggak ngerti. peri irawan/AR-3