Ketua Umum PBNU, K.H Yaya Cholil Staquf meminta partai politik tidak mengeksploitasi NU untuk kepentingan politik identitas jelang Pemilu 2024.
JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Yahya Cholil Staquf meminta partai politik (parpol) tidak mengeksploitasi NU untuk kepentingan politik identitas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
"Saya ingin sampaikan disini bahwa kami tidak mau dan memohon parpol jangan pakai politik identitas, terutama identitas agama, termasuk identitas NU," kata Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta, Senin.
Dia mengingatkan NU bukan untuk parpol tertentu, melainkan untuk seluruh bangsa. "Tidak boleh mengeksploitasi identitas NU untuk politik. NU ini untuk seluruh bangsa," tegasnya.
Permintaan itu ditujukan bukan hanya untuk parpol tertentu saja, melainkan kepada semua parpol yang memanfaatkan politik identitas untuk kepentingan tertentu.
Dia mengimbau parpol tidak menggunakan NU sebagai senjata dalam konstelasi politik; karena jika hal itu terus dilakukan, maka dikhawatirkan menjadi politik tidak sehat.
"Semuanya, untuk semua partai. Jadi, NU itu enggak boleh digunakan sebagai senjata untuk kompetisi politik, karena kalau kami biarkan terus begini, ini tidak sehat," katanya.
Sementara itu, terkait dugaan renggangnya hubungan PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Yahya menegaskan dirinya tak pernah menyatakan apa pun yang bisa memberi pengaruh negatif terhadap PKB.
"Kami kan nggak ngapa-ngapain. Kami kan nggak melakukan apa-apa. Saya tidak memberikan pernyataan apa pun yang katakanlah berisi negatif (bagi) siapa pun, apalagi PKB. Kalau ada mengatakan renggang, ya mereka yang merenggangkan diri," ujarnya.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah adanya dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Koalisi Indonesia Bersatu, yang dibentuk Partai Golkar, PAN, dan PPP.
Ngabalin menegaskan Jokowi masih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 serta berbagai agenda strategis nasional selama masa jabatan kepresidenan yang diembannya. "Tidak ada (dukungan), yang pasti sekarang Presiden punya konsentrasi full terhadap pembenahan terkait dengan masalah-masalah yang belum selesai, terutama pandemi Covid-19," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Menurut dia, ketua umum ketiga partai politik tersebut diperkenankan melakukan langkah politis dengan membentuk koalisi sesuai kewenangan mereka. Presiden, kata Ngabalin, akan tetap konsentrasi pada penyelesaian program strategis nasional selama dua tahun terakhir sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Bahwa ketua-ketua umum partai kemudian memainkan peran-peran dengan cara dan teknis yang mereka lakukan, it's ok, itu partai politik punya kewenangan," katanya.
Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Koalisi Indonesia Bersatu usai pertemuan ketua umum ketiga partai itu, yaitu Airlangga Hartarto, Suharso Monoarfa, dan Zulkifli Hasan, di Jakarta, Kamis (12/5).
Tak Ingin Buru-buru
Terpisah, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menegaskan partainya tidak ingin terburu-buru menentukan arah koalisi untuk Pemilu 2024 dan ingin menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah atau urusan internal sebelum memasuki tahap selanjutnya.
"Bagi NasDem, ada beberapa pekerjaan rumah yang harus ditata dulu, diselesaikan, baru akan masuk ke dalam tahapan-tahapan berikutnya," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Surya Paloh pun mengapresiasi pembentukan Koalisi Indonesia Bersatu. "Saya pikir itu bagus. Langkah-langkah yang baik dari teman-teman sudah mengambil inisiatif jauh lebih berarti dan memberikan nilai positif, serta sikap proaktif dibandingkan dengan skeptis, apatis ya kan?," katanya.
Menurut dia, keputusan yang sudah dibuat ketiga partai politik itu untuk berkoalisi pasti telah dipikirkan secara matang dan baik, guna mempersiapkan diri dan bisa berperan menyukseskan misi yang mereka bawa pada Pemilu 2024. ν Ant/S-2
