Para guru honorer yang belum lulus tidak berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk ikut seleksi lagi pada tahun 2022.
JAKARTA - Guru honorer lulus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai menandatangani kontrak kerja. Dengan begitu mereka sah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian disampaikan, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, kepada awak media, di Jakarta, Sabtu (19/2).
"Mereka telah melakukan tanda tangan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah masing-masing. Maka, merekai telah sah sebagai ASN," ujarnya. Dia menyebut, penandatanganan kontrak kerja sudah dimulai sejak 17 Februari 2021 di pemerintah daerah masing-masing.
Dia menjelaskan, ada 173 ribu guru honorer yang menandatangani kontrak kerja. Mereka merupakan peserta yang lulus seleksi ASN PPPK tahap pertama.
Dia mendorong pemerintah daerah segera melakukan tanda tangan kerja dengan para guru honorer yang lulus seleksi ASN PPPK. Sehingga para guru honorer yang lulus seleksi segera mendapatkan haknya.
"Gaji dan tunjangan kinerja para guru tersebut dapat dibayarkan mulai Maret 2022," tambahnya.
Dia minta, para guru honorer yang belum lulus PPPK tidak berkecil hati. Masih ada kesempatan untuk ikut seleksi PPPK lagi pada tahun 2022.
Yang lulus sebanyak 173 ribu itu baru 35 persen dari formasi yang tersedia. Nunuk terus berusaha agar 306 ribu yang ada terisi semua di seleksi sekarang.
Wakil Ketua Forum Honorer Nonkategori Dua Indonesia (FHNK2I), menerangkan para guru honorer yang melakukan tandatangan kontrak kerja lebih banyak didominasi oleh guru honorer nonkategori. Sebab guru honorer K2 jumlahnya tinggal sedikit.
Dia mengapresiasi Kemendibudristek yang sudah memperhatikan nasib guru honorer. Menurutnya, status sebagai ASN sudah sangat dinantikan para guru honorer. "Syukurlah, kesulitan para guru honorer berakhir dengan kemudahan," katanya.
25 Persen
Sementara itu, terkait Pemerintah Kota Surabaya kembali menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) 25 persen, dengan protokol kesehatan. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan penerapan PTM 25 persen ini merupakan salah satu langkah pemkot untuk menekan angka penularan varian omicron.
"Kasus Covid-19 naik, makanya dilakukan dengan model protokol kesehatan ketat. Bukan hanya PTM 25 persen, tapi juga percepatan vaksinasi secara berkala," kata Eri.
Nantinya, lanjut dia, mekanisme PTM 25 persen itu diterapkan dengan cara sama seperti PTM 50 persen. Setiap sekolah SD maupun SMP, akan menyesuaikan jumlah siswa di setiap kelas.
