Pembentukan koalisi besar untuk Pilpres 2024 dinilai akan memperkuat posisi pemerintahan karena adanya dukungan dari mayoritas parpol.
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mendukung pembentukan koalisi besar untuk Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 untuk memperkuat posisi pemerintahan dengan dukungan dari mayoritas partai politik (parpol).
"Untuk menjalankan pemerintahan Indonesia memang dibutuhkan pemerintahan yang kuat. Nah pemerintahan yang kuat itu, kalau didukung mayoritas parlemen, mayoritas parpol," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (4/4).
Ia menjelaskan bahwa semakin banyak koalisi parpol yang berkumpul sejak awal maka semakin bagus agar jalannya pemerintahan selama lima tahun ke depan lebih stabil. "Apalagi kalau sudah punya konsep kalau kemudian koalisi ini didukung oleh rakyat mayoritas, artinya menjadi pemenang. Itu kan semakin kuat," katanya.
Doli mengatakan setiap parpol yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pasti menginginkan kemenangan. Untuk mewujudkan hal itu, menurut dia, dibutuhkan tenaga yang banyak agar peluang menang semakin besar.
"Kalau koalisi ini dibangun secara bersama sejak awal, ini menjadi kekuatan politik baru yang mudah mudahan punya peluang menang yang lebih besar," imbuh Doli.
Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat Asrinaldi menilai wacana pembentukan koalisi besar yang muncul usai silaturahim Ramadan antara lima ketua umum partai bersama Presiden Jokowi cukup realistis untuk menghadapi calon presiden (capres) lain.
"Saya pikir itu bagian dari hitung-hitungan koalisi ini ya, kalau mereka jalan sendiri-sendiri maka yang dihadapi orang yang berpotensi menang," kata pengamat politik dari Unand Prof Asrinaldi di Padang, Selasa (4/4).
Artinya kata Asrinaldi, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP maupun Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diisi Partai Gerindra dan PKB akan kesulitan apabila bersaing dengan capres yang diusung partai politik lain.
Buka Kesempatan
Adapun Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan rencana pembentukan koalisi besar, yang merupakan gabungan KIB dan KIR, akan memasuki tahap berikutnya guna membahas soal kepemimpinan.
"Koalisi besar kan kemarin kami sudah bertemu secara silaturahim, fondasinya sudah kami bahas. Terkait dengan kepemimpinannya, di-chapter berikut," kata Airlangga, Selasa.
Sebelumnya, Minggu (2/4), digelar acara Silaturahim Ramadan di Kantor DPP PAN, Jakarta, dengan dihadiri para ketua umum parpol yang duduk di dalam Kabinet Indonesia Maju, yaitu Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Plt. Ketua Umum PPP sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Mardiono, dan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pun hadir dalam acara tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekatjahjana mengatakan membangun koalisi besar harus menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kerukunan, musyawarah kekeluargaan, dan gotong royong.
"Koalisi besar yang dibangun harus memiliki platform dan tujuan politik yang sama, yaitu membentuk kekuasaan pemerintahan negara yang konstitusional dan demokratis," ujar Widodo, Selasa.
Selain itu, koalisi besar juga harus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta diwujudkan dalam budaya politik yang menjunjung tinggi semangat kebersamaan, kerukunan, musyawarah kekeluargaan, dan gotong royong. "Itu yang utama," ucapnya.
