Perlu evaluasi keberadaan pos-pos penyekatan agar tidak menimbulkan kemacetan di dalam tol karena membuat pegawai terlambat masuk kantor.
TANGERANG - Hari pertama larangan mudik Kamis (6/5) kemarin ternyata tidak mengurangi arus kendaraan, bahkan terjadi kemacetan total di Gerbang Tol Cikupa.
Personel gabungan TNI-Polri, Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dan Satpol PP membangun pos-pos penyekatan di pintu-pintu keluar dari Jakarta ke Banten.
"Saya rasa pemeriksaan ini kurang efektif, sehingga menyebabkan macet panjang. Harusnya petugas bisa memilah, mana yang akan mudik dan yang menggunakan mobil pelat merah atau PNS," ujar seorang pejabat eselon 2 Banten yang tinggal di Tangerang, dan bertugas di Pemprov Banten tersebut kepada Koran Jakarta, Kamis (6/5). Pejabat ini tak mau disebut namanya.
Menurutnya, pos penyekatan yang bertujuan untuk memeriksa Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan sekaligus memeriksa dokumen hasil tes negatif Covid-19 harus menempatkan petugas jauh sebelum memasuki area gerbang tol. Dengan begitu, mobil pelat merah atau terindikasi bukan pemudik bisa diprioritaskan masuk pintu tol lain agar tidak terlambat masuk kantor. "Saya hampir satu jam tertahan karena macet di Gerbang Tol Cikupa," keluhnya.
Hal senada dikatakan pejabat eselon 4 lembaga vertikal yang bertugas di Banten. Dia mengaku terlambat masuk kantor akibat kemacetan di Gerbang Tol Cikupa karena adanya pemeriksaan SIKM. "Kami mendukung larangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran korona. Namun, perlu evaluasi keberadaan pos penyekatan agar tidak menimbulkan kemacetan panjang," ujarnya seraya mengirimkan video kemecaten di Gerbang Tol Cikupa kepada Koran Jakarta.
Setop KA
Sementara itu, Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, siap mengamankan kebijakan pemerintah pusat terkait larangan mudik Idul Fitri tahun ini."Untuk mengoptimalkan, saya mengusulkan agar perjalanan kereta api dihentikan selama masa larangan," katanya di Kota Serang, Rabu (5/5).
Dia menandaskan, moda transportasi umum lain seperti bus Antar Kota Antar Provinsi memang sudah akan disetop. Dia juga sudah usul ke Kementerian Perhubungan agar kereta api yang masuk wilayah Banten disetop sementara.
Dikatakan, usulan yang disampaikannya saat Rapat Koordinasi Larangan Mudik dengan pemerintah pusat tersebut dilakukan mengingat sampai saat ini belum ada kebijakan spesifik tentang larangan perjalanan kereta api. Hal ini terutama ke wilayah Banten pada saat larangan mudik diberlakukan. "Sebab kan percuma juga kalau bus dilarang, tapi kereta api tidak. Ini sama saja bohong," kata Wagub yang biasa disapa Aa.
Sebelumnya, dalam apel yang diikuti seluruh personel Polri, TNI, dan sipil yang bertugas dalam Operasi Ketupat Maung 2021, Aa mengatakan operasi dilakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya Covid-19 di wilayah Provinsi Banten.
Menurut Aa, menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat agar libur panjang Idul Fitri 1442 H tidak memunculkan kasus baru Covid-19 di Provinsi Banten. "Kita juga seraya berdoa semoga pandemi Covid 19 segera berakhir agar masyarakat dapat kembali menjalani rutinitas dengan aman dan produktif tanpa ada kekhawatiran terpapar virus Covid-19," paparnya.
Sementara itu, Kapolda Banten, Irjen Pol Rudy Heriyanto, mengatakan operasi akan dilakukan selama masa larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Kapolda menambahkan, sedikitnya akan menurunkan 1.800 personel dibantu 700 tenaga dari Pemprov Banten.
