Presiden Tiongkok Xi Jinping mengatakan tidak ada negara yang sempurna pada penanganan hak asasi manusia (HAM) dengan menyatakan ke negara lain "tak perlus sok menasihati".
Mengutip dari CNN Internasional, keterangan itu dilontarkan Xi saat melaksanakan panggilan video dengan Kepala Komisi HAM PBB Michelle Bachelet, Kamis (26/5).
Belakangan, Bachelet tiba di Tiongkok pada Senin (23/5) untuk melaksanakan kunjungan enam hari. Dari banyak tujuannya salah satu kunjungannya adalah Xinjiang yang berada di sebelah barat Tiongkok.
Barat telah lama menuding Pemerintah Tiongkok melancarkan sejumlah pelanggaran HAM di Xinjiang, seperti penahanan massal, asimilasi paksa, kerja paksa, dan sterilisasi paksa kepada etnis Uighur serta sebagian besar minoritas Muslim lainnya.
Pemerintah Tiongkok juga berulang kali membantah tudingan itu. Pada Rabu (25/5), Xi menyebutkan kepada Bachelet konstruksi hak asasi manusia Tiongkok menyesuaikan dengan kondisi negaranya.
"Mengenai masalah HAM, tidak ada negara yang sempurna, tidak perlu sok menasihati untuk memberitahu negara lain, apalagi mempolitisasi masalah, mempraktikkan standar ganda atau menggunakannya sebagai alasan untuk campur tangan di negara lain' urusan internal," ujar Xi yang dikutip dari kantor berita CCTV.
Selain itu, Bachelet mengaku telah menggelar kunjungan tersebut karena pihaknya punya komitmen untuk bekerja dengan pemerintah Tiongkok dalam isu HAM itu.
"Itu adalah prioritas untuk terlibat dengan Pemerintah Tiongkok secara langsung, dalam masalah hak asasi manusia," tulis sebuah pernyataan kantor Komisi HAM PBB kepada CNN.
Dirinya juga menegaskan HAM perlu menjadi perhatian agar pembangunan, perdamaian, dan keamanan dapat terus terlaksana.
"Agar pembangunan, perdamaian dan keamanan dapat terus berlanjut, secara lokal dan lintas batas, hak asasi manusia harus menjadi perhatian," ucap Bachelet.
"Tiongkok memiliki aturan penting untuk dimainkan dalam lembaga multilateral dalam menghadapi banyak tantangan yang saat ini dihadapi dunia, termasuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, ketidakstabilan dalam sistem ekonomi global, ketidaksetaraan, perubahan iklim, dan banyak lagi," tambahnya.
Keterangan Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Bachelet diprediksi akan mengunjungi kota Kashgar dan Urumqi di Xinjiang.
Kementerian itu menyebutkan perjalanannya akan dilakukan secara "tertutup" yang berarti delegasinya akan diisolasi di dalam "gelembung" untuk menahan potensi penyebaran Covid-19. Sementara itu, tidak ada jurnalis internasional yang diizinkan bepergian bersamanya.
"Kami tidak berharap bahwa (Tiongkok) akan memberikan akses yang diperlukan untuk melakukan penilaian yang lengkap dan tidak dimanipulasi terhadap lingkungan hak asasi manusia di Xinjiang," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price kepada wartawan pada Selasa (24/5).
"Kami pikir itu adalah kesalahan untuk menyetujui kunjungan dalam keadaan seperti itu," tambahnya.
