JAKARTA - Pemerintah tengah merancang strategi dalam menyiapkan kehidupan new normal atau normal yang baru di tengah pandemi Covid-19. Untuk memastikan strategi tersebut berjalan baik maka pemerintah mesti menyosialisasikan rencana-rencana tersebut agar masyarakat dapat memahami mengenai konsep tersebut.
"Semua warga harus benarbenar mengerti apa tujuan dari new normal ini. Jadi tidak sembarang pakai masker atau jaga jarak," kata pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, dalam acara webinar, di Jakarta, Rabu (27/5).
Miko menilai jangan sampai konsep new normal nantinya bernasib sama seperti pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurutnya, PSBB yang diterapkan di Indonesia belum berdampak pada penurunan kasus, meski terjadi penurunan secara transmisi. Ia menilai proses edukasi new normal di Indonesia menjadi penting mengingat banyak warga yang tingkat pendidikannya hanya sampai jenjang sekolah menengah pertama ke bawah. Ia mencontohkan Ukraina dengan masyarkat yang tingkat pendidikannya mayoritas perguruan tinggi, proses penyuluhannya masih dilakukan setiap hari.
"Awalnya bisa dipakai polisi, tapi diikuti penyuluhan besar-besaran," imbuhnya.
Miko menjelaskan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan beberapa syarat bagi wilayah yang akan menerapkan new normal. Daerahdaerah tersebut harus mengatur penyebaran Covid-19, meminimalisir kasus, dan penyebaran kasusnya harus stabil.
Kasadaran Masyarakat
Di sisi lain, fasilitas penanganan Covid-19 seperti alat pendeteksi dan ruangan isolasi harus memadai dan lengkap. Kesadaran masyarakat, lanjut Miko, harus sudah terbangun sehingga bisa memutus rantai penyebaran Covid-19. Meski begitu, Miko menilai penerapan new normal belum bisa dilakukan mengingat daerah-daerah dengan jumlah kasus yang banyak seperti DKI Jakarta belum memenuhi indikator yang diterapkan WHO.
"WHO kan sudah memberikan syarat untuk pemberlakuan new normal, tapi saya lihat di Indonesia khususnya Jabodetabek belum bisa menerapkan itu," ucapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan penerapan new normal, tentu mesti ada perubahan-perubahan dalam segala sektor. Itu akan terjadi juga di bidang pendayagunaan aparatur negara, khususnya terkait dengan pola kerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
ruf/ags/N-3
