Presiden Tiongkok Xi Jinping menandatangani perintah berisi panduan operasi militer "non-perang" yang berlaku efektif mulai Rabu.
Panduan tersebut mencakup standardisasi, dasar hukum pengerahan pasukan, misi penanganan bencana, bantuan kemanusiaan, pengawalan, misi perdamaian, dan perlindungan atas kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional.
Dilansir dari Antara, Perintah Xi yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (CPC) sekaligus Ketua Komisi Militer Pusat itu bertujuan untuk meminimalisasi risiko dan tantangan, penanganan kegawatdaruratan, melindungi rakyat berikut harta bendanya, melindungi kedaulatan, keamanan, dan pembangunan nasional serta menjaga perdamaian regional dan global.
Perintah tersebut sangat penting bagi angkatan bersenjata Tiongkok dalam melaksanakan tugas dan misi pada era modern karena personel militer akan berinovasi dalam melaksanakan operasi militer selain perang, tulis sejumlah media di Tiongkok.
Pasukan militer Tiongkok telah dilibatkan dalam mengatasi pandemi Covid-19 sejak 2020. Mereka juga dianggap berperan penting dalam menyelamatkan warga Tiongkok dari berbagai peristiwa bencana alam.
Bantuan kemanusiaan dari militer Tiongkok juga dikirimkan ke berbagai negara, seperti peralatan medis dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan bencana gunung meletus dan tsunami di Tonga pada awal tahun ini.
Pasukan militer Tiongkok juga telah menjalankan tanggung jawabnya dalam menghadapi terorisme, pembajakan, dan misi perdamaian, termasuk misi pengamanan reguler di Teluk Aden dan wilayah lepas pantai Somalia, demikian pakar militer dikutip Global Times.
Dengan terbitnya perintah Presiden Xi itu memungkinkan militer Tiongkok melakukan operasi di negara lain.
Perintah berisi 59 bab tersebut ditandatangani Xi hanya beberapa pekan setelah Beijing menandatangani pakta keamanan bersama Kepulauan Solomon.