Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengatakan pihaknya terus mendorong transformasi digital yang terbagi ke dalam tiga aspek, yakni masyarakat, ekonomi, dan pemerintahan, yang dimulai dengan pembangunan infrastruktur digital.
Sejak tiga tahun terakhir ini yakni pada tahun 2020 hingga 2022, anggaran untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika bertambah 20 triliun rupiah, 26 triliun rupiah, dan 27 triliun rupiah. Penambahan anggaran tersebut bukan tanpa tujuan yakni untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur digital.
Tidak hanya itu selain untuk mengakselerasi transformasi digital, Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah terus mencari upaya guna memperkuat keamanan digital.
Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia itu, keamanan digital juga menjadi faktor yang penting untuk meniadakan jumlah serangan digital. Bahkan ia mengatakan bahwa serangan digital juga sering menyerang situs resmi milik pemerintah.
Kendati demikian, menurut Sri Mulyani, penandatanganan dokumen kerja pemerintahan yang dilakukan secara digital bisa dikatakan lebih aman. Hal itu dinilainya aman karena potensi dokumen tercecer saat melakukan tandatangan non digital dapat diminimalisasi.
Di samping itu, dirinya menambahkan bahwa sistem penandatanganan dokumen yang dilakukan secara digital juga dapat membuat aktivitas pemerintahan menjadi lebih efisien.
"Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk alat tulis kantor (ATK) pun dapat berkurang dan dialihkan untuk mengembangkan infrastruktur digital di dalam negeri," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangannya pada Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI 2022 yang diselenggarakan di Bali, Senin (11/7).
