JAKARTA- Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) meminta pemerintah agar melakukan pemerataan proyek kepada lebih 140 ribu kontraktor. Selain itu, juga mengurangi ketimpangan dominasi rekanan yang ada di Jawa.
Ketua Umum BPD Gapensi Jawa Timur, Agus Gendroyono, dalam keterangan tertulisnya baru-baru ini, mengatakan sekitar 1 persen dari kontraktor kualifikasi besar menikmati 85 persen proyek yang ada di seluruh Tanah Air.
Kondisi semakin diperparah oleh jurang antara kontraktor dari Jawa dan luar Jawa. Banyak proyek besar di luar Jawa dimenangkan oleh kontraktor dari Jawa karena sistem yang ada sekarang masih memenangkan kontraktor berdasarkan pada harga termurah.
"Dominasi kontraktor besar masih itu dan itu saja, belum memberikan ruang kepada rekanan kecil dan menengah untuk transfer tehnologi, manajerial dan SDM sehingga kesempatan pemerataan belum terasa dan tercipta bagi pelaku usaha dimana proyek tersebut berada," kata Agus.
Untuk itu Agus, menawarkan solusi jangka pendek dan jangka panjang. Dia berharap lembaga yang kini sedang dibentuk pemerintah yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dapat memainkan peranan penting untuk mewujudkan mimpi itu.
"Kontraktor besar yang jumlahnya 1.632 perusahan hanya 1 persen. Menengah sekitar 19 ribu perusahan atau 14 persen, sedangkan kecil ada sekitar 116 ribu atau 85 persen. Sementara proyek besar senilai 357 triliun rupiah dilaksanakan oleh kontraktor kualifikasi besar saja, sisanya yang 63,1 triliun rupiah digarap oleh kontraktor menengah dan kecil," jelas Agus.
Porsi itu bisa dibuat lebih adil kalau ada komitmen antara pemerintah bersama LPJK nanti untuk mengkaji ulang segmentasi pasar dan skala usaha bagi penyedia.
"Optimalisasi layanan pengadaan secara elektronik harus segera dilakukan dengan mengintegrasikan tender berbasis kinerja penyedia terhadap semua stakeholder. Integrasi rantai pasok ber SNI, peralatan kerja yang efisien dan berstandar tinggi keselamatan," katanya.bud/E-9
