Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyebut berbagai media sosial bisa menjadi tempat aduan yang efektif bagi masyarakat secara langsung.
"Kalau media sosial, hampir semua orang familiar dan bisa menggunakannya, bahkan mereka bisa langsung memberikanfeedbackpada kami sebagai bentuk keterbukaan informasi publik," kata Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (3/11).
Menurut dia, keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya menggunakanwebsiteatau aplikasi saja sebab di luar sana masih banyak warga yang belum memahaminya. Oleh karena itu, Ganjar menginstruksikan jajarannya agar mengoptimalkan media sosial sebagai upaya memberikan keterbukaan informasi publik.
Gubernur Jateng pun mewajibkan semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Jateng memiliki akun media sosial dan harus bercentang biru.
"Melalui akun media sosial itulah, OPD menyampaikan rencana dan program kerja mereka sebagai bentuk keterbukaan pada publik, tidak hanya soal informasi. Risikonya, ya, hanya di-bully. Kendati demikian, banyak yang bisa kami selesaikan melalui media sosial ini," ujar dia.
Sebelumnya pada Selasa (1/11) lalu dilaporkan bahwa Jawa Tengah telah kembali masuk sebagai kandidat provinsi paling informatif pada 2022. Hal itu dibuktikan dengan masuknya Jawa Tengah dalam tahap uji publik yang digelar Komisi Informasi (KI) di Jakarta.
Gubernur Ganjar Pranowo menghadiri acara tahap uji publik itu dan di hadapan sejumlah panelis, ia memaparkan terkait keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan di Jawa Tengah.
"Sebenarnya Jateng tidak terlalu sempurna terkait keterbukaan informasi publik ini. Tapi, kita berusaha agar masyarakat dapat mengakses keterbukaan informasi publik dengan seluas-luasnya. Tapi dengan catatan, terbuka bukan berarti telanjang ya," ungkap dia.
Ganjar pun bercerita, dulu masyarakat Jateng sangat kesulitan mengakses informasi publik. Mereka yang ingin mengadu soal layanan buruk atau keluhan apapun, tidak pernah direspons, termasuk mereka yang ingin mengakses informasi publik.
"Palingbanterwarga diminta datang ke kantor, yang melayani Satpol PP dan kumisnya tebal. Ya mereka takut," papar dia.
Dari situlah Ganjar berupaya melakukan reformasi birokrasi. Ia membuat sejumlah terobosan untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi publik di Jateng. Ada yang berupawebsite, aplikasi, telepon, SMS, WA, dan lainnya.
"Masyarakat mau mendapatkan informasi kerja, kita buate-Makaryo. Kalau ada yang ingin mengakses sistem keuangan, bagaimana belanjanya dan lainnya kita buatGovernment Resources Management System(GRMS). Ada yang mau tahu usulan-usulan Musrenbang, kita buate-Rembugan. Sebenarnya itulah cara kami untuk mencoba terbuka, meskipun tidak telanjang," ucap Gubernur Jateng itu.
Selainwebsitedan aplikasi, Ganjar juga mengoptimalkan media sosial sebagai upaya memberikan keterbukaan informasi publik. "Tidak hanya soal informasi, namun akun media sosial ini juga bisa menjadi tempat aduan masyarakat yang paling efektif," ungkap dia. Ant/I-1