Ganjar Pranowo mempertanyakan komitmen Pemilu 2024 yang jujur dan adil serta demokratis seiring dengan tidak adanya sanksi pelanggar aturan kampanye.
BLORA - Calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo terheran dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tidak segera memberikan sanksi pada pelanggar aturan kampanye. Oleh karena itu, Ganjar mempertanyakan komitmen Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil serta demokrasi yang lebih jujur.
Ganjar menanggapi berbagai pelanggaran seperti relawan pasangan calon yang terang-terangan menggunakan seragam kampanye dan membagikan uang, serta Satpol PP yang secara langsung menyatakan dukungan ke salah satu pasangan calon.
"Saya enggak ngerti lagi, kalau seperti itu, maka itu memancing semua orang untuk melakukan pelanggaran," ujar Ganjar di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Kamis (4/1).
Ganjar mempertanyakan komitmen Pemilu yang jujur dan adil, serta demokrasi yang lebih jujur. "Saya, kita-kita pemimpin butuh komitmen, dan saya juga mengingatkan diri saya sendiri termasuk juga relawan agar kita, yuk kita taat yuk. Kita boleh kritik, tapi juga harus mentaati aturan. Mudah mudahan bawaslu segera periksa itu," ujar dia.
Ganjar menginginkan adanya realisasi dalam pengawasan jika terdapat pelanggaran, sehingga masing-masing relawan pasangan calon dapat melakukan kampanye dengan caranya masing. "Jangan sampai pemilunya nanti rusak rusak," ucap dia.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyatakan siap melawan kekerasan dan intimidasi yang mengarah ke relawan Ganjar-Mahfud.
Dijelaskannya, konsolidasi Tim Pemenangan Nasional pada Rabu (3/1) di Jakarta telah membahas berbagai eskalasi kekerasan yang terjadi pada relawan. Ganjar mengatakan Ketua Umun PDIP Megawati Soekarmoputri berpesan untuk terus siaga dan melaporkan langsung tindak tersebut.
"Ya semua sekarang kita siaga maka kenapa kita konsolidasikan terus-menerus agar semuanya siap laporkan gitu . Kalau ada tekanan laporkan, kalau ada kecurangan laporkan begitu agar mereka betul-betul siap lahir batin," ujar Ganjar.
Ganjar mengatakan pihaknya akan memberikan dukungan untuk para relawan yang ada di daerah. Ia mendapatkan laporan dari relawan yang mendapatkan telepon bernada tekanan untuk tidak menggencarkan kampanye.
Ulangi Kesalahan
Selain itu, Ganjar mengaku heran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melakukan kesalahan berulang yakni melakukan simulasi pilpres dengan surat suara di Surakarta hanya dua pasangan calon.
"Ya ini KPU penyelenggara kok berkali-kali minta maaf terus ya. Kalau minta maaf terus nanti kredibilitasnya akan dipertanyakan loh ya," kata Ganjar.
Ganjar meminta KPU untuk dapat bertugas secara profesional. Apalagi, kata dia, beberapa waktu lalu terungkap puluhan ribu surat suara di Taiwan yang dikirim di luar jadwal.
Mantan Anggota DPR RI tersebut juga meminta perlu adanya pengawasan kepada KPU agar kesalahan serupa tidak kembali terulang. "Makanya sebenarnya semua yang keluar dari KPU, kita minta ada yang melakukan supervisi agar tidak terjadi kesalahan. Dan mereka akan memperbaiki itu," tutur Ganjar.
Selain itu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengingatkan kepada KPU agar tetap menjaga profesionalitasnya sebagai pihak penyelenggara. "Maka profesionalismenya mesti ditunjukkan betul-betul," kata Ganjar.
Sebelumnya perwakilan PDI Perjuangan (PDIP) mendapati bahwa KPU di Surakarta menggunakan surat suara yang hanya berisi dua paslon dalam simulasi Pilpres 2024. Oleh sebab itu, PDIP Surakarta melakukan protes.
