Setelah didaulat menjadi Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas fokus pada digitalisasi pelayanan publik dan reformasi birokrasi tematik.
Abdullah Azwar Anas dilantik sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Dia menggantikan Tjahyo Kumolo yang tutup usia pada 1 Juli lalu.
Sebelumnya, Anas merupakan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 13 Januari 2022 setelah sukses menyulap Banyuwangi menjadi daerah tujuan wisata.
Berikut kutipan wawancara Koran Jakarta dengan Azwar Anas dalam beberapa kesempatan. Di sini, Anas menyoroti sejumlah hal, di antaranya reformasi birokrasi yang hendak dibangun. Hal lainnya terkait indeks kualitas ASN yang masih rendah dibanding negara lain, serta netralitas ASN dalam Pemilu serentak 2024.
Apa yang Anda sampaikan ke bawahan saat hari pertama kerja?
Saya tekankan pentingnya memiliki pola pikir yang inovatif dan tidak terkungkung pada cara-cara lama. Ada tiga poin yang ditekankan speed, inovasi, dan marketing. Terkait speed, jajaran Kementerian PAN-RB harus bekerja dengan cepat. Speed-nya harus kita tingkatkan, dan kantor ini tentu menjadi agen perubahan bagi semua kementerian dan lembaga.
Kedua, terkait inovasi. Inovasi dapat muncul dengan adanya kolaborasi dan sinergi antara pimpinan dan staf. Kalau di kantor ini selain bertemu dengan pimpinan tinggi, saya juga bertemu dengan staf. Justru dari staf inilah saya menemukan inovasi untuk menyelesaikan masalah.
Selanjutnya mengenai marketing. Komunikasi merupakan hal yang penting dalam menyampaikan pesan. Cara berkomunikasi berkaitan erat dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Apa pun yang hebat yang kita jaga di kantor ini, kalau cara komunikasi dengan stakeholder kita tidak tepat, kita akan kesulitan melakukan pencapaian target.
Saya juga meminta jajaran saya memiliki skala prioritas yang ditargetkan selesai, serta membuat kebijakan yang memiliki publik value. Setiap kebijakan kita harus ada public value. Sehingga orang mendukung kebijakan yang kita buat.
Apa gebrakan yang Anda siapkan untuk Kementerian PAN-RB?
Saya telah menyiapkan sejumlah gebrakan untuk melanjutkan estafet perbaikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, usai resmi dilantik. Dalam jangka pendek, saya akan fokus pada tiga prioritas, yaitu digitalisasi struktur, digitalisasi kompetensi, dan budaya digital.
Dulu ATM di mana-mana, sekarang orang sudah tidak menggunakan ATM karena beralih jadi cashless. Ke depan, birokrasi juga sama, digital birokrasi itu menjadi pilihan. Inilah yang akan kami teruskan dari ide pandangan Prof Mahmud MD, Pak Tjahjo Kumolo, dan arahan Presiden Joko Widodo.
Presiden telah menitipkan sejumlah mandat untuk diselesaikan saat menunjuk dirinya sebagai Menteri PAN-RB. Peningkatan kualitas pelayanan publik utamanya yang ada di struktur pemerintahan terbawah seperti kelurahan dan kecamatan, harus segera digenjot.
Anda dikenal menyulap Banyuwangi dari daerah yang biasa saja menjadi luar biasa, apa tipnya?
Harus terus mencari ide untuk melahirkan terobosan. Salah satu caranya adalah dengan aktif berdiskusi dengan para pegawai yang berada di lapangan. Pimpinan daerah sebagai lokomotif harus dapat menentukan bagaimana perubahan terjadi. Pimpinan harus sering ketemu stafnya, bukan hanya dengan sekda saja, sehingga bisa memotret masalah dari berbagai lapisan.
Dengan sering bertemu staf tersebut, bisa membuat para kepala daerah mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi instansinya. Adanya diskusi dari setiap layer birokrasi tersebut dapat dijadikan kesempatan bagi pemimpin daerah untuk mengubah proses bisnisnya dan menetapkan skala prioritas.
Apakah cara seperti ini masih Anda lakukan?
Saya melakukan pendekatan yang berbeda dalam mengambil keputusan. Saya selalu memberi ruang untuk anak muda memberikan informasi kepada saya. Karena dalam proses pengambilan keputusan, saya ingin melihat dari semua sisi, dari atas, tengah, dan bawah.
Saya ingin semua pegawai di kantor ini menjadi komunikator kebijakan kita. Jadi ownership itu akan tumbuh. Saya terus meyakinkan ke bawah supaya ada kesadaran kolektif untuk memperbaiki kinerja ini.
Kalau terkait dengan reformasi birokrasi di daerah bagaimana?
Pemerintah daerah harus mengubah orientasi reformasi birokrasi. Tak hanya tentang tunjangan kinerja, tapi reformasi birokrasi adalah bagaimana agar organisasi kita berjalan dengan efisien.
Tapi kan anggaran di daerah itu terbatas?
Pemda jangan menjadikan keterbatasan anggaran sebagai penghambat untuk berinovasi, terutama dalam hal penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). Dengan prinsip melayani, harus jeli melihat kesempatan untuk menyelenggarakan pelayanan publik di satu tempat.
Mencontohkan MPP Banyuwangi, MPP pertama yang berdiri di klaster di sana dapat berdiri dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada. Bangunan (MPP) itu nomor 2, yang penting bisa melayani. Pelayanan publik yang mesti dikerjakan pun sederhana saja, salah satunya melayani dengan senyum.
MPP Banyuwangi merupakan salah satu pionir pertama yang dibangun pada tahun 2017. MPP Banyuwangi pun sempat ditetapkan menjadi salah satu percontohan MPP bersama dengan MPP DKI Jakarta, MPP Surabaya, dan MPP Batam.
Saya berpesan agar birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat. MPP ini bentuk reformasi birokrasi yang berdampak nyata.
Peningkatan investasi akan mendukung percepatan proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberikan multiplier-effect bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. MPP diharapkan dapat mendongkrak kemudahan perizinan dan akses informasi yang terpadu sehingga dapat meningkatkan investasi serta pertumbuhan ekonomi. MPP yang menjadi pusat pelayanan modern ini tentu membutuhkan kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Terkait MPP ini, ada yang setelah diresmikan justru surut, bagaimana tanggapan Anda?
Makanya penting sustainability karena banyak MPP, setelah diresmikan menurun.
Bagamana dengan tugas MPP ini dari Presiden dan Wapres?
Kami siap untuk menghadirkan MPP di seluruh Indonesia. Tak hanya tempat terintegrasi dengan banyak layanan, MPP juga akan dikembangkan agar bisa beradaptasi dengan iklim digital.
Saya dan jajaran Kementerian PAN-RB siap mengawal penuntasan pembangunan Mal Pelayanan Publik se-Indonesia sesuai amanat Pak Presiden dan Wakil Presiden. Tentunya akan kita kembangkan juga MPP ini menjadi MPP Digital.
Kementerian PAN-RB terus mendorong agar kemudahan MPP dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Hingga pertengahan September 2022, telah berdiri 67 MPP di berbagai kabupaten dan kota. Dengan adanya MPP, masyarakat bisa menyelesaikan banyak urusan atau perizinan dalam satu tempat sehingga ada transformasi birokrasi, khususnya dalam area pelayanan publik.
Bagaimana Anda mendorong digitalisasi pelayanan publik?
Kami terus mendorong digitalisasi pelayanan publik, khususnya di MPP. Digitalisasi ini dilakukan semata agar pemerintah terus dapat memberikan pelayanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Saat ini, kami sedang merancang MPP sehingga ke depannya masyarakat tidak perlu lagi datang ke loket, cukup mengakses pelayanan dari ponsel dan selesai. Hal ini merupakan tahapan transformasi digitalisasi birokrasi, yang salah satunya melalui MPP Digital.
Target pembangunan MPP di seluruh penjuru Indonesia terus dikejar sesuai arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MPP yang akan hadir tersebut diarahkan untuk dapat menyediakan pelayanan publik digital.
Anda selalu menggaungkan reformasi birokrasi (RB) tematik. Ini reformasi seperti apa maksudnya?
RB adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mempercepat dampak dan hasil capaian reformasi birokrasi. RB tematik berfokus dalam penyelesaian berbagai permasalahan tata kelola yang terkait dengan program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin.
Mengajak para kepala daerah termasuk aparatur sipil negara (ASN) di Sumatra Barat bergandengan tangan dalam menyukseskan fokus program reformasi birokrasi tematik.
Kenapa perlu reformasi birokrasi tematik? Agar fokus terukur. Arahan Presiden Jokowi, reformasi birokrasi bukan sekadar tumpukan kertas, tapi harus berdampak dan dirasakan masyarakat. Maka Reformasi Birokrasi tematik kita dorong bersama.
Apa saja fokusnya?
Ada tiga fokus dalam reformasi birokrasi tematik. Pertama, reformasi birokrasi untuk pengentasan kemiskinan. Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, seluruh elemen pemerintah diminta untuk segera berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dengan berbagai dimensinya.
Kementerian PAN-RB telah sepakat untuk memutuskan nilai perolehan RB instansi pemerintah salah satunya akan bergantung pada program RB pengentasan kemiskinan. Nilai indeks RB yang tinggi akan diberikan bagi instansi pemerintah yang memiliki program RB pengentasan kemiskinan yang bagus pula.
Ini yang saya terjemahkan dari arahan Bapak Presiden. Bagaimana kemudian antar-OPD menerapkan pohon kinerjanya, siapa melakukan apa untuk pengentasan kemiskinan, menjadi penting.
Fokus kedua adalah RB Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu menyampaikan bahwa investasi adalah jangkar pemulihan ekonomi Indonesia. Perizinan yang mudah dan cepat merupakan salah satu bentuk pelayanan yang dapat diberikan pemerintah Indonesia kepada para investor.
Investasi yang meningkat akan berimplikasi pada meningkatnya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya konsumsi masyarakat dan pada akhirnya akan memberikan dampak yang positif pada pertumbuhan ekonomi nasional.
Fokus RB tematik yang ketiga yaitu Administra si Pemerintahan. Presiden Jokowi kerap kali berpesan agar pemerintah harus bersiap menghadapi disrupsi teknologi dan iklim digital yang dicirikan dalam era VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity).
Lalu, bagaimana peran ASN di sini?
Kesuksesan RB tematik tentu tidak lepas dari peran ASN sebagai motor penggerak birokrasi pemerintahan. Karena itu, kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota harus menghayati dan mengajak ASN dalam menyongsong birokrasi Indonesia yang berkelas dunia.
ASN ini sebenarnya sedikit-banyak tergantung leader-nya. Kalau leader-nya menghayati, ajak mereka semua. ASN ini akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk kemajuan bangsa jika kita kembangkan dengan baik.
Bagaimana semestinya yang dilakuan kepala daerah untuk melakukan transformasi birokrasi di wilayahnya?
Ada empat poin yang perlu diperhatikan pemerintah daerah untuk melaksanakan arahan Presiden tersebut. Pertama, transformasi berbasis kinerja. Indeks kualitas ASN di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain.
Kedua, birokrasi itu harus berdampak. Ke depan, ASN harus menjunjung tinggi birokrasi yang baik. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Presiden jika birokrasi bukan hanya tumpukan kertas, tapi juga harus berdampak. Birokrasi juga harus lebih lincah dalam melayani masyarakat.
Lalu yang ketiga, yakni birokrasi kolaboratif. Pemerintahan yang kolaboratif nantinya bisa mewujudkan pemahaman lebih baik untuk memecahkan masalah kompleks yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Kinerja yang tidak ego sektoral memungkinkan kerja organisasi lebih efisien dalam menciptakan kinerja berbasis outcome.
Yang terakhir birokrasi yang melayani, pembangunan kualitas layanan tak luput dari peran para pimpinan.
Pemilu sebentar lagi, bagaimana Anda menjaga netralitas ASN?
Kemarin ada Surat Keputusan Bersama Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Abdullah Azwar Anas, bersama dengan Menteri Dalam Negeri, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, serta Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menandatangani SKB tersebut.
Tentu kegiatan ini amat sangat penting dalam upaya untuk mewujudkan birokrasi yang netral serta SDM ASN yang bisa men-support agenda pemerintah yaitu salah satunya pemilihan umum yang nanti akan digelar
ASN memiliki asas netralitas yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 5/2014 tentang ASN. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Ketidaknetralan ASN tentunya akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat.
