JAKARTA - Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota di Papua Barat berkomitmen untuk mengalokasikan sebagian dana otonomi khususnya (Otsus) untuk keberlangsungan Program Studi Pendidikan Dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Papua (Unipa). Komitmen suntikan dana ini dilakukan untuk memastikan proses perkuliahaan di FK Unipa kembali berlanjut setelah sebelumnya terlantar akibat kehabisan dana.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bersama gubernur dan bupati di Papua Barat menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pembinaan dan Pengampuan Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran, Unipa, di Jakarta, Selasa (25/7).
Penandatanganan ini merupakan PKS lanjutan yang berisi revisi terhadap PKS sebelumnya sekaligus memperkuat komitmen pembiayaan atas keberlangsungan Fakultas Kedokteran Unipa sampai dengan 2019.
"Nantinya, tidak hanya Kabupaten Sorong yang membiayai keberlangsungan proses perkuliahan di FK Unipa, tapi ada 12 kabupaten, satu Kota, dan Provinsi Papua Barat. Dananya akan diambilkan dari dana otonomi khusus masing-masing daerah menyisihkan 1,7 miliar rupiah setiap tahun," papar Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, seusai penandatanganan PKS, di Gedung Kemristekdikti.
Proses perkuliahan di Fakultas Kedokteran Unipa yang berdiri sejak 2014 sempat terlantar selama satu tahun belakangan akibat kekurangan dana. Proses perkuliahan terhenti dan para dosen di FK Unipa yang seluruhnya didatangkan dari Universitas Indonesia juga terpaksa pulang kampung.
Untuk diketahui, selama ini pembiayaan fakultas kedokteran Unipa hanya bertumpu pada anggaran dari Kabupaten Sorong, mengingat kampus tersebut berdiri di wilayah administratif Kabupaten Sorong, Papua Barat. PKS sebelumnya telah dilakukan antara Bupati Sorong, Rektor Unipa, Rektor UI pada 2014.
"Kemudian ini ada sedikit revisi atau perubahan dari perjanjian kerja sama pertama, karena dalam perjalanan mengalami kendala masalah pendanaan, sehingga Gubernur Papua Barat mengajak seluruh 12 kabupaten dan satu kota untuk ikut serta dalam pembiayaan," ujar Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa (Belmawa) Kemristekdikti, Intan Ahmad.
Intan mengatakan, di Papua Barat membutuhkan keberadaan fakultas kedokteran yang bermutu. Untuk itu pula, pada 2014 lalu pemerintah melakukan afirmasi dengan memberikan izin pembukaan FK di Kabupaten Sorong, Papua Barat. "Dibukalah FK di sana, dan diampu oleh Universitas Indonesia," jelasnya.
Mulai 2018
Rektor Unipa, Yacob Manusaway, menambahkan karena masih dalam masa pembenahan maka tahun ini belum akan membuka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Pendaftaran bagi mahasiswa baru FK Unipa baru akan dibuka pada 2018.
Hal itu dilakukan mengingat mulai tahun ini pendanaan menggunakan dana otonomi khusus, Universitas akan membuat aturan penerimaan 100 persen dari putra daerah Papua. "Saat ini mahasiswa Papuanya hanya 30 persen karena besok pakai dana Otsus kami ingin 100 persen mahasiswa baru adalah anak Papua," tegas Yacob.
Rektor Universitas Indonesia, Muhammad Anis, mengatakan, selama ini UI ditunjuk untuk mengampu proses perkuliahan FK di Unipa. Dalam tugas ini, UI berperan mulai dari mendesain kurikulum sampai dengan menyiapkan dosen dan modul-modul perkuliahan.
"Fakultas Kedokteran di Papua Barat ini sangat penting karena akan berdampak pada kemandirian di bidang kesehatan," jelas Anis. cit/E-3
