Pihak Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan bahwa Tiongkok telah salahartikan pengaturan di antara mereka yang memungkinkan misi pengiriman pasokan ulang pasukan Filipina tanpa hambatan di LTS.
MANILA - Kementerian Luar Negeri Filipina pada Minggu (28/7) menuduh Tiongkok telah salahartikan pengaturan di antara mereka yang memungkinkan misi pengiriman pasokan ulang pasukan Filipina tanpa hambatan yang ditempatkan di kapal angkatan laut yang terdampar di Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Setelah bentrokan berulang kali terjadi di Second Thomas Shoal yang disengketakan, kedua negara mencapai perjanjian sementara pada awal Juli lalu mengenai misi pengiriman pasokan kepada tentara yang ditempatkan di Sierra Madre, sebuah kapal Angkatan Laut Filipina yang sengaja dikandas pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim maritimnya.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Teresita Daza, mengatakan pada Minggu bahwa misi pasokan pada hari itu selesai tanpa insiden sementara kapal Penjaga Pantai Tiongkok berada pada jarak yang wajar.
Namun, mitranya dari Tiongkok mengatakan bahwa Penjaga Pantai Tiongkok telah diberitahu sebelum misi tersebut dilaksanakan dan telah membiarkan kapal tersebut lewat setelah konfirmasi di tempat kejadian.
Daza mengatakan pada Minggu bahwa sangat disayangkan Tiongkok telah salah mengartikan misi pasokan tersebut. "Alih-alih mengakui bagaimana kedua negara mampu mengelola perbedaan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan kesalahpahaman, juru bicara Tiongkok memilih untuk salah menggambarkan apa yang telah disepakati antara Manila dan Beijing," kata Daza dalam sebuah pernyataan.
Rincian perjanjian antara Tiongkok dan Filipina belum dipublikasikan, namun kedua negara mengatakan perjanjian itu bertujuan untuk meredakan ketegangan di jalur air tersebut.
"Pemahaman antara Filipina dan Tiongkok dicapai dengan itikad baik, dengan perjanjian eksplisit bahwa hal tersebut tidak akan merugikan posisi nasional," kata Daza. "Tidak ada gunanya terus memberikan pemahaman yang salah tentang apa yang telah disepakati dan bagaimana hal tersebut dilaksanakan," imbuh dia.
Gugus tugas LTS Filipina mengatakan dalam pernyataan terpisah pada Minggui bahwa Manila tidak meminta izin Tiongkok untuk memasok tentaranya. "Juga tidak ada pendaratan dan pemeriksaan oleh penjaga pantai Tiongkok," kata gugus tugas tersebut.
Terletak di zona ekonomi eksklusif Filipina, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas Second Thomas Shoal. Pada Juni lalu, seorang pelaut AL Filipina kehilangan satu jari setelah konfrontasi antara Penjaga Pantai Tiongkok dan Angkatan Laut Filipina.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh LTS sebagai wilayahnya berdasarkan peta sejarah, sebuah klaim yang diputuskan oleh pengadilan arbitrase pada tahun 2016 tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional.
Penempatan Misil AS
Sementara itu Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, telah memperingatkan Manila atas penempatan misil jarak menengah Amerika Serikat (AS) di Filipina, dan mengatakan bahwa tindakan tersebut dapat memicu ketegangan regional dan memicu perlombaan senjata.
AS diketahui telah mengerahkan sistem misil Typhon ke Filipina sebagai bagian dari latihan militer gabungan pada awal tahun 2024 lalu. Sistem misil itu tidak ditembakkan selama latihan tersebut, kata seorang pejabat militer Filipina, tanpa memberikan rincian berapa lama sistem misil tersebut akan berada di negaranya.
Hubungan Tiongkok-Filipina kini berada di persimpangan jalan dan dialog serta konsultasi adalah cara yang tepat, kata Menlu Wang kepada Menteri Luar Negeri Filipina, Enrique Manalo, dalam pertemuan di Vientiane, Laos, pada Jumat (26/7) lalu.
Menlu Wang juga mengatakan hubungan antar negara menghadapi tantangan karena Filipina berulang kali melanggar konsensus dan komitmen kedua belah pihak.
"Jika Filipina menggunakan sistem misil jarak menengah AS, hal ini akan menciptakan ketegangan dan konfrontasi di kawasan dan memicu perlombaan senjata, yang sama sekali tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan rakyat Filipina," kata Menlu Wang. ST/AFP/I-1