Sikap pemerintah Filipina terkait sengketa di LTS kembali jadi sorotan. Kali ini Presiden Filipina menegaskan kembali soal kebijakan luar negeri yang independen yang ingin bersahabat dengan negara manapun.
MANILA - Presiden Rodrigo Duterte telah melarang militer Filipina untuk ikut serta dalam latihan gabungan di perairan internasional Laut Tiongkok Selatan (LTS). Menurut keterangan sejumlah pejabat pemerintah pada Selasa (4/8), sikap Duterte itu menunjukkan bahwa Filipina berupaya menghindari untuk berpihak pada Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) di tengah semakin meningkatnya ketegangan di kawasan.
"Presiden telah lama berpegang teguh pada kebijakan luar negeri yang independen," kata juru bicara kepresiden, Harry Roque. "Kita bersahabat dengan siapapun dan bukan musuh bagi siapapun," imbuh dia seperti dikutip dari laman berita BenarNews.
Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana telah mengumumkan larangan itu. "Presiden Duterte telah meminta pihak militer kami menahan diri untuk bergabung dengan negara-negara lain, termasuk AS dan Australia, dalam latihan militer di perairan internasional LTS," ucap Menhan Lorenzana.
Saat membacakan pidato kenegaraan tahunan pekan lalu, Presiden Duterte menyatakan ia tidak berdaya untuk menegakkan kedaulatan Filipina atas pulau-pulau yang disengketakan di LTS. Dia menambahkan bahwa Tiongkok sudah menduduki pulau-pulau itu dan tidak ada jalan bagi Manila untuk menangkal agresi itu.
Pidato Duterte itu disampaikan empat tahun setelah Mahkamah Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, memenangkan klaim teritori dari Manila dan menolak klaim Beijing atas wilayah LTS yang disengketakan.
Alih-alih menegakkan putusan mahkamah internasional pada 2016 yang diputuskan beberapa pekan sebelum Duterte berkuasa, Presiden Filipina itu justru memilih untuk menjaga hubungan dekat dengan Beijing, seiring dengan kerenggangan hubungan Manila dengan Washington DC, yang merupakan sekutu tradisional.
Terus Memanas
Beberapa pekan terakhir, Tiongkok dan AS menggelar latihan militer gabungan di LTS. Pada pertengahan Juli lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan klaim Beijing atas sebagian besar wilayah perairan LTS adalah ilegal.
Bulan lalu, AS mengirimkan dua kapal induk, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan bersama armada pendampingnya ke LTS. Pengerahan alutsista AS itu merupakan respons latihan militer yang digelar Tiongkok di perairan sengketa sekitar Kepulauan Paracel.
Akhir bulan ini, AS akan memimpin latihan perang multinasional yang dinamai Rim of the Pacific (RIMPAC) di dekat Hawaii yang lokasinya berada cukup jauh dari LTS. Sebelumnya, sebuah kapal Angkatan Laut Filipina dilaporkan telah berlayar untuk bergabung dengan latihan militer itu.
Mengomentari situasi ketegangan yang terusu memanas di LTS, pekan lalu Duta Besar Tiongkok untuk Filipina, Huang Xilian, mengatakan kedua negara seharusnya tidak membiarkan pihak luar mempengaruhi hubungan mereka.
"Tiongkok dan Filipina seharusnya tidak membiarkan kekuatan eksternal mengarungi perairan di LTS, juga tidak goyah dalam komitmen kami dalam mengejar kebijakan luar negeri yang independen dan hubungan persahabatan Tiongkok-Filipina," kata Huang dalam sebuah forum daring.
Dalam pernyataannya Dubes Huang menekankan bahwa negara adikuasa telah terbelenggu oleh mentalitas perang dingin dan berusaha menekan Tiongkok dengan segala cara, serta terus berupaya untuk menabur perselisihan di antara negara-negara di kawasan. SB/Ant/I-1
