Diam-diam Filipina membangun kembali landasan udara yang ada di sebuah pulau di kawasan sengketa LTS. Aktivitas Manila ini diperkirakan akan memicu kemarahan Tiongkok.
WASHINGTON DC - Institusi yang bermarkas di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Centre for Strategic and International Studies (CSIS), pada Sabtu (26/5) mengatakan bahwa Filipina tengah membangun kembali landasan udara yang ada di sebuah pulau di Laut Tiongkok Selatan (LTS). Informasi itu disampaikan CSIS berdasarkan citra satelit yang memperlihatkan adanya kapal keruk dan dua kapal tongkang sedang melepas jangkar dekat landasan yang ada di sebelah barat Pulau Thitu. Citra satelit yang ditunjukkan CSIS diambil pada 17 Mei lalu. Di citra satelit terlihat kapal keruk sedang mengambil pasir tak jauh dari ujung landasan.
"Filipina telah memulai pembangunan kembali landasan dan perbaikan fasilitas lainnya di Pulau Thitu yang ada di wilayah sengketa LTS," demikian lapor CSIS.
Landasan di Pulau Thitu pertama kali dibangun pada era '70-an dan landasan itu merupakan yang pertama kali ada di Kepulauan Spratly. Karena kurangnya pemeliharaan, landasan itu sudah lama tak difungsikan. Selain membangun kembali landasan, tujuh bangunan telah dibangun di Thitu sejak tahun lalu.
Sengketa antara Filipina dan Tiongkok atas Pulau Thitu memanas pada Agustus lalu saat armada perahu nelayan yang dikawal kapal perang dan kapal penjaga pantai, menghalangi masuknya kapal milik Biro Perikanan dan Sumber Akuatik Filipina ke perairan sekitar Thitu.
Filipina sebenarnya telah lama merencanakan perbaikan fasilitas di Thitu, namun semuanya tertunda karena ada protes dari Tiongkok. Menurut Colin Koh dari Maritime Security Programme di S Rajaratnam School of International Studies, keputusan Manila untuk memperbaiki landasan di Pulau Thitu merupakan pertanda adanya tekanan terhadap Presiden Rodrigo Duterte agar mau melawan Tiongkok.
"Ketegangan antara pasukan Tiongkok dan Filipina dekat Thitu, militerisasi Tiongkok di LTS, semuanya telah mem,berika tekanan yang amat berat pada pemerintahan pimpinan Duterte," kata Koh.
Sementara itu pengamat politik internasional dari De La Salle University, Manila, Richard Heydarian, mengatakan perbaikan fasilitas oleh Filipina konsistem dengan putusan Mahkamah Internasional 2016 di Den Haag, Belanda, yang menolah klaim sejatah Tiongkok atas keseluruhan wilayah perairan LTS.
"Pesatnya militerisasi yang dilakukan Tiongkok menjadikan negara-negara pengklaim lain memperkuat posisinya. Filipina yang menguasai Thitu dan sejumlah pulau lain selama 4 dekade terakhir, masih jauh tertinggal dalam aktivitas pembangunan yang dilakukan Tiongkok dan Vietnam di LTS," ucap Heydarian.
Kirim Kapal Perang
Pada bagian lain dilaporkan bahwa Amerika Serikat (AS) telah mengirimkan dua kapal perang untuk berlayar dekat Kepulauan Paracel yang ada di LTS. "Kapal perang AS yang diperlengkapi misil yaitu kapal perusak USS Higgins dan kapal penjelajah USS Antietam, telah berlayar sekitar 12 mil laut dari Kepulauan Paracel yang diklaim Tiongkok," demikian lapor dua pejabat AS, Minggu (27/5).
Ditambahkan oleh pejabat AS yang tak mau disebutkan jati dirinya itu bahwa dua kapal perang AS itu sedang melakukan operasi patroli dekat Pulau Tree, Lincoln, Triton dan Kepulauan Woody yang ada di Paracel.
AFP/SCMP/I-1