MANILA - Filipina pada akhir pekan lalu membela patroli gabungannya di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dengan Amerika Serikat (AS) setelah Tiongkok mengklaim bahwa patroli tersebut provokatif, dengan mengatakan bahwa manuver tersebut dilakukan di dalam wilayah perairan Filipina dan konsisten dengan hukum internasional.
"Manila tetap terbuka untuk diskusi diplomatik" dengan Tiongkok," kata Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Eduardo Ano, sehari setelah militer Filipina dan AS menyelesaikan patroli gabungan kedua di jalur air yang disengketakan tersebut.
"Kami ingin mengklarifikasi bahwa aktivitas maritim bersama antara Filipina dan AS jelas dilakukan di dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) kami dan konsisten dengan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), jadi bagaimana mereka bisa dianggap provokatif?" kata Ano dalam sebuah pernyataan. "Filipina hanya menjalankan hak kedaulatannya untuk melakukan aktivitas semacam itu di wilayahnya," imbuh dia.
Sebelumnya pada Kamis (4/1), juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin, menyebut patroli Filipina-AS tidak bertanggung jawab dan mengatakan bahwa hal tersebut merugikan pengelolaan dan pengendalian situasi maritim dan perselisihan terkait.
"Negara-negara lain harus menghormati usaha negara-negara di kawasan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di LTS," kata Wang.
Penasihat keamanan nasional Filipina meresponsnya dengan mengatakan Manila berkomitmen menjaga perdamaian regional.
"Patroli bersama kami dengan AS dan potensi kegiatan di masa depan dengan negara-negara sekutu lainnya menunjukkan komitmen bersama kami terhadap tatanan internasional berbasis aturan dan untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Ano.
"Filipina tetap terbuka terhadap diskusi diplomatik dengan Tiongkok dan menegaskan kembali komitmennya untuk membina hubungan baik dengan semua negara," kata Ano. "Kami percaya bahwa melalui dialog damai dan kepatuhan terhadap hukum internasional, kita dapat mencapai resolusi yang memberikan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat di kawasan," tegas dia.
Pada tahun 2016, Filipina memenangkan keputusan penting di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag yang membatalkan klaim ekspansif Tiongkok di LTS. Namun Beijing mengabaikan keputusan tersebut dan terus melakukan ekspansi militer di jalur perairan strategis tersebut, termasuk membangun pulau-pulau buatan. Seperti halnya patroli gabungan putaran pertama, yang diluncurkan pada akhir November, patroli bersama pekan lalu berlangsung di perairan dan langit zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina. RFA/And
