Presiden Ferdinand Marcos Jr menegaskan bahwa Filipina tidak akan diberikan akses AS ke lebih banyak pangkalan militer di negaranya
MANILA - Presiden Ferdinand Marcos Jr pada Senin (15/4) mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak akan diberikan akses ke lebih banyak pangkalan militer Filipina.
Pernyataan Presiden Marcos Jr itu muncul beberapa hari setelah pertemuan puncak trilateral antara AS, Jepang, dan Filipina di Washington DC di mana ketegangan mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang hampir seluruhnya diklaim oleh Beijing, menjadi agenda utama.
Filipina adalah fokus utama upaya AS untuk memperkuat aliansi regional karena kedekatannya dengan jalur air dan Taiwan yang mempunyai pemerintahan sendiri, yang diklaim Tiongkok sebagai miliknya.
Manila memperluas perjanjian tahun lalu pada 2014 untuk memberi militer AS akses ke empat pangkalan militer lainnya di negara tersebut, sehingga jumlah totalnya menjadi sembilan.
Perjanjian Kerja Sama Pertahanan yang Ditingkatkan (EDCA) memungkinkan pasukan AS untuk bergilir dan menyimpan peralatan dan pasokan pertahanan. Hal ini telah membuat marah Beijing.
"Jawabannya adalah tidak. Filipina tidak mempunyai rencana untuk membuka atau membangun lebih banyak pangkalan EDCA," kata Presiden Marcos Jr ketika menjawab pertanyaan AFP tentang apakah akan ada lebih banyak lokasi EDCA.
Marcos Jr menyatakan hal itu dalam forum dengan Asosiasi Koresponden Asing Filipina yang dihadiri oleh anggota senior militer Filipina dan diplomat asing.
Pekan lalu, Presiden AS, Joe Biden, menegaskan kembali dalam pertemuan trilateral bahwa komitmen Washington DC untuk membela sekutu perjanjiannya, Manila, sangat kuat.
Meskipun kedua negara memiliki sejarah kompleks yang membuat hubungan mereka tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir, mereka tetap terikat oleh Perjanjian Pertahanan Bersama tahun 1951.
Konfrontasi berulang antara kapal Filipina dan Tiongkok di LTS dalam beberapa bulan terakhir, termasuk tabrakan dan kapal Tiongkok menggunakan meriam air pada kapal Filipina sehingga melukai tentara Filipina, telah memicu spekulasi mengenai tindakan apa yang akan memicu perjanjian tersebut.
Dorongan Baru
Perluasan EDCA tahun lalu terjadi ketika kedua negara berupaya memperbaiki hubungan yang tegang dalam beberapa tahun terakhir.
Presiden Filipina sebelumnya, Rodrigo Duterte, lebih menyukai Tiongkok dibandingkan mantan penguasa kolonial negaranya, namun pemerintahan Marcos Jr ingin membalikkan hal tersebut.
Semakin meningkatnya ketegasan Beijing dalam menegaskan klaimnya atas hampir seluruh LTS dan Taiwan telah memberikan dorongan baru bagi Washington DC dan Manila untuk memperkuat kemitraan mereka. AFP/I-1
