Manila melaporkan bahwa kapal-kapal Tiongkok kembali melakukan tindakan ilegal dengan mengganggu kapal pengirim pasokan Filipina di LTS yang disengketakan.
MANILA - Filipina pada Jumat (8/9) mengutuk tindakan ilegal yang dilakukan kapal-kapal Tiongkok setelah kapal-kapal tersebut diduga telah mengganggu misi pengiriman pasokan ke pos militer terpencil di Laut Tiongkok Selatan (LTS) yang disengketakan.
Satuan Tugas Nasional untuk Laut Filipina Barat, yang mencakup lembaga-lembaga penting pemerintah Filipina, mengatakan pihaknya sangat menyesalkan dan mengutuk tindakan ilegal, agresif, dan mengganggu stabilitas yang dilakukan kapal penjaga pantai dan kapal milisi Tiongkok di perairan tersebut.
Pada Jumat pagi, Penjaga Pantai Filipina mengawal kapal pasokan ke Second Thomas Shoal, yang juga dikenal sebagai Ayungin Shoal, di Kepulauan Spratly, tempat sejumlah tentara ditempatkan di sebuah kapal angkatan laut yang sengaja dikandaskan, kata gugus tugas tersebut.
Meskipun misi tersebut berhasil, gugus tugas tersebut mengatakan bahwa mereka mendapat informasi bahwa kapal-kapal Penjaga Pantai Tiongkok dan kapal milisi maritim Tiongkok telah melakukan pelecehan, manuver berbahaya, dan perilaku agresif terhadap kapal-kapal Filipina.
Tiongkok mengklaim hampir seluruh jalur perairan tersebut, yang menjadi jalur perdagangan senilai triliunan dollar setiap tahunnya, dan telah mengabaikan keputusan internasional yang menyatakan bahwa pernyataan mereka tidak memiliki dasar hukum.
Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Penjaga Pantai Tiongkok menuduh kapal-kapal Filipina memasuki perairan sekitar terumbu karang tanpa mendapat izin dari pemerintah Tiongkok.
"Penjaga Pantai Tiongkok mengeluarkan peringatan keras, mengikuti seluruh jalur mereka, dan secara efektif mengatur kapal-kapal Filipina sesuai dengan hukum," kata juru bicara tersebut.
Second Thomas Shoal berjarak sekitar 200 kilometer dari Pulau Palawan di Filipina barat, dan lebih dari 1.000 kilometer dari daratan besar terdekat Tiongkok yaitu Pulau Hainan.
Misi pasokan tersebut dilakukan sehari setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan pada KTT Asia Timur yang dihadiri 18 negara di Indonesia untuk menentang penggunaan kapal penjaga pantai dan milisi maritim di LTS.
Presiden Marcos Jr mengatakan pada pertemuan tersebut, yang turut dihadiri oleh Tiongkok, bahwa Manila prihatin dengan pemasangan fasilitas militer di wilayah yang direklamasi seperti pulau buatan dan terumbu karang, serta pelanggaran hukum internasional.
"Kami prihatin atas tindakan konsisten yang melanggar kewajiban berdasarkan hukum internasional," kata Presiden Marcos Jr, menurut transkrip pernyataannya yang dirilis istana presiden. "Kita harus menentang penggunaan kapal penjaga pantai dan kapal milisi maritim yang berbahaya di LTS."
Kerahkan Armada
Tiongkok diketahui telah mengerahkan ratusan armada kapal untuk berpatroli di LTS dan kapal-kapal itu kerap bergerombol di terumbu karang. Kapal penjaga pantai dan angkatan laut Tiongkok pun dilaporkan secara rutin memblokir atau membayangi kapal-kapal Filipina di perairan yang diperebutkan, kata Manila.
Filipina, sekutu lama AS, memiliki pos terdepan di sembilan terumbu karang dan pulau di Spratly, termasuk Second Thomas Shoal. Angkatan Laut Filipina sengaja mengkandaskan kapal perang era Perang Dunia II, BRP Sierra Madre, di perairan dangkal tersebut pada tahun 1999 untuk menghambat klaim Tiongkok di perairan tersebut.
Pasukan yang ditempatkan di kapal berkarat itu amat bergantung pada pengiriman reguler untuk kelangsungan hidup mereka.
Manila dan Beijing memiliki sejarah panjang sengketa maritim di LTS. Ketegangan antara kedua negara berkobar bulan lalu ketika kapal Penjaga Pantai Tiongkok menggunakan meriam air terhadap misi pasokan Filipina, sehingga mencegah salah satu kapal mengirimkan muatannya. AFP/I-1
