Filipina dan Korea Selatan berkomitmen memperdalam kerja sama maritim dalam menghadapi penegasan klaim Tiongkok atas LTS.
MANILA - Filipina dan Korea Selatan pada hari Senin (7/10) berkomitmen untuk memperdalam kerja sama maritim dalam menghadapi penegasan klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertemu di Manila dan menyepakati hubungan yang lebih erat antara penjaga pantai mereka.
Yoon mengatakan mereka akan memperkuat "penanganan kejahatan transnasional, berbagi informasi, dan pelaksanaan misi pencarian dan penyelamatan."
"Kami memiliki pemahaman bersama tentang pentingnya perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Laut Tiongkok Selatan," kata Yoon kepada wartawan setelah pertemuan bilateral.
"Kedua negara akan terus bekerja sama guna membangun tatanan maritim berbasis aturan dan demi kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai dengan prinsip hukum internasional di Laut Tiongkok Selatan," tambahnya.
Korea Selatan telah berulang kali mengomentari ketegangan di perairan yang disengketakan.
Pada bulan Maret, Seoul menyatakan "kekhawatiran mendalam" atas "penggunaan meriam air berulang kali oleh Tiongkok terhadap kapal-kapal Filipina" di wilayah tersebut.
Selama bertahun-tahun Tiongkok berupaya memperluas kehadirannya di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan, menepis putusan internasional yang menyatakan klaimnya terhadap sebagian besar jalur perairan itu tidak memiliki dasar hukum.
Tiongkok telah membangun pulau-pulau buatan yang dipersenjatai dengan sistem rudal dan landasan pacu untuk jet tempur, serta mengerahkan kapal-kapal yang menurut Filipina mengganggu kapal-kapalnya dan menghalangi penangkapan ikan.
Perjanjian kerja sama yang ditandatangani dalam pertemuan bilateral hari Senin itu meliputi berbagai bidang seperti rantai pasokan bahan baku penting, serta studi kelayakan untuk menghidupkan kembali Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Bataan di Filipina yang dihentikan sementara.
"Karena lingkungan geopolitik semakin kompleks, kita harus bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat kita dan untuk mempromosikan tatanan berbasis aturan," kata Marcos menjelang pertemuan tersebut.
