Untuk meningkatkan keamanan menyusul adanya peningkatan kehadiran militer Tiongkok di dekat Taiwan, Manila telah membuka pos penjaga pantai terdepan di sebuah pulau ujung utara Filipina.
MANILA - Filipina pada Jumat (24/5) mengatakan bahwa pihaknya telah membuka pos penjaga pantai di ujung utara negara itu untuk meningkatkan keamanan menyusul adanya peningkatan kehadiran militer Tiongkok di dekat Taiwan selama dua tahun terakhir.
"Pos terdepan tersebut akan mengumpulkan data dan intelijen maritim yang penting dan memungkinkan Penjaga Pantai Filipina merespons secara efektif terhadap ancaman seperti perdagangan gelap, perdagangan manusia, pembajakan, dan intrusi asing," kata Penasihat Keamanan Nasional Filipina, Eduardo Ano, dalam sebuah pernyataan.
"Pada tahun 2022, daerah sekitar Pulau Itbayat menyaksikan peningkatan kehadiran militer ketika Tiongkok menanggapi perkembangan politik antara Taiwan dan Amerika Serikat (AS)," kata Ano saat mengumumkan pembukaan stasiun di pulau berpenghuni paling utara di Filipina.
"Menjamin perdamaian, stabilitas, dan kebebasan navigasi di sepanjang Selat Luzon sangat penting untuk menjamin keamanan nasional dan kemakmuran ekonomi Filipina," tegas dia.
Pulau Itbayat yang ada di ujung utara Provinsi Batanes, terletak sekitar 150 kilometer di selatan pantai selatan Taiwan. Itbayat berada tepat di luar wilayah yang ditentukan oleh peta garis yang tidak jelas yang digunakan Tiongkok untuk mengklaim sebagian besar Laut Tiongkok Selatan (LTS).
Saat ini Tiongkok dan Filipina sedang mengalami perselisihan diplomatik yang sengit mengenai klaim masing-masing wilayah di LTS. Pertikaian makin sengit setelah Tiongkok membangun pulau buatan dan instalasi militer di perairan dekat Filipina.
Upaya Tiongkok untuk menegakkan klaimnya dalam beberapa tahun terakhir termasuk melakukan serangan meriam air oleh kapal Penjaga Pantai Tiongkok yang merusak kapal pemerintah Filipina dan melukai beberapa awak kapal.
Pada pernyataannya, Ano tidak merujuk pada latihan perang yang dimulai Tiongkok pada Kamis (23/5) dengan mengepung Taiwan dengan pesawat tempur dan kapal angkatan laut.
Provokasi Tiongkok
Sementara itu Menteri Pertahanan Filipina, Gilberto Teodoro, pada Jumat mengatakan bahwa peraturan Tiongkok tentang bagaimana penjaga pantainya dapat beroperasi di LTS merupakan masalah yang menjadi perhatian internasional dan menggambarkannya sebagai sebuah provokasi.
Tiongkok, yang memiliki sengketa kedaulatan maritim dengan Filipina dan negara pengklaim lainnya di LTS, beberapa waktu lalu telah mengeluarkan peraturan baru yang akan menegakkan undang-undang tahun 2021 yang secara eksplisit mengizinkan penjaga pantainya untuk menembaki kapal asing.
"Perilaku seperti itu tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), namun juga merupakan pelanggaran terhadap aturan piagam PBB yang mewajibkan setiap negara yang bertanggung jawab untuk menahan diri dari penggunaan kekerasan atau agresi untuk menegakkan hukum laut, khususnya dalam kasus ini, klaim teritorial ilegal di wilayah maritim," kata Teodoro dalam pidatonya pada ulang tahun Angkatan Laut Filipina. "Sejauh yang saya ketahui, itu adalah provokasi," imbuh dia.
Seperti telah diketahui bahwa Filipina dan Tiongkok telah beberapa kali terlibat perselisihan maritim di LTS dalam beberapa bulan terakhir.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kementerian Luar Negeri Tiongkok pekan ini mengatakan bahwa peraturan baru tersebut dimaksudkan untuk melindungi tatanan maritim, dan tidak perlu khawatir jika tidak ada perilaku ilegal yang dilakukan oleh individu dan badan yang terlibat.AFP/ST/I-1
