JAKARTA - Sekretaris Jenderal Pegawai PT Indonesia Power (PPIP), Andy Wijaya mengatakan Serikat Kerja PLN Group tidak sendirian dalam menolak holdingnisasi terhadap Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan Pembangkit Listrik Tenaga Uang (PLTU), serta upaya privatisasi/ IPO terhadap usaha ketenagalistrikan yang saat ini masih dimiliki oleh PT PLN (Persero) dan anak usahanya.
Salah satunya diperlihatkan dengan surat yang disampaikan Public Services International (PSI), sebuah federasi serikat global yang beranggotakan lebih dari 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara yang konsisten memperjuangkan penguasaan public pada "public goods" dengan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo.
"Kita (SP PLN Group) sudah sampaikan penolakan terhadap holding yang disertai surat bersama ke presiden. Lalu berikutnya sekarang ada dukungan internasional yang meminta Presiden untuk memikirkan kembali program holdingnisasi dan privatisasi terhadap aspek aspek ketenagalistrikan," ucap Andy dalam konferensi pers virtualnya di Jakarta, Rabu (15/9).
Andy mengatakan bahwa penolakan lembaga internasional itu masih dalam rangkaian penolakan SP PLN Group terhadap langkah holdingnisasi dan privatisasi tersebut. Adapun SP PLN Group merayakan ulang tahunnya ke-22 tahun yang diselenggarakan pada tanggal 15 September 2021.
