Seluruh fasilitas kesehatan disiagakan dan digerakkan untuk mengatasi potensi kenaikan kasus Covid-19 seusai libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.
JAKARTA - Direktur Pelayanan Kesehatan Primer, Kementerian Kesehatan, Obrin Parulian, memastikan, seluruh fasilitas kesehatan tetap siaga mengantisipasi potensi kenaikan kasus Covid-19 pasca libur natal dan tahun baru (Nataru) tahun 2023. Fasilitas kesehatan tersebut mencakup kantor kesehatan pelabuhan hingga pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
"Jadi semua sumber daya digerakkan semua. Ini siaga semua, tidak ada yang tidur. Ketika ada pergerakan kasus pasti semua sudah siap juga bergerak," ujar Obrin, dalam Kemencast #57, Rabu (20/12).
Dia menuturkan, kantor kesehatan pelabuhan disiapkan untuk memantau seluruh pelaku perjalanan luar negeri agar tidak membawa varian-varian baru. Pihaknya juga sudah menyiapkan seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk meningkatkan kapasitasnya seandainya ada peningkatan kasus.
Obrin menambahkan, penyiagaan juga mencakup proses pemeriksaan. Pihaknya sudah memiliki laboratorium kesehatan masyarakat yang tersebar di semua tempat baik untuk PCR maupun whole genom sequencing.
"Kita optimistis kondisi sekarang kita sudah cukup terkendali. Masyarakat kita harapkan meningkatkan pola hidup sehat dan bersih (PHBS) serta protokol kesehatan," tambahnya.
Dia mengakui, terjadi peningkatan kasus Covid-19 dalam beberapa waktu terakhir. Meski begitu, dampak pada pasien masih dalam skala ringan sebab sebagian masyarakat sudah mendapat vaksin.
"Kita harus lihat juga dari sisi bahwa masyarakat kita sebagian besar sudah divaksin. Peningkatan kasus ini juga berdasarkan data yang ada bukan kasus-kasus yang parah. Masih dalam skala ringan," jelasnya.
Pos Kesehatan
Obrin membeberkan, dalam momen Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 diperkirakan ada pergerakan masyarakat mencapai 107.630.000 orang atau hampir meningkat 1,5 kali lipat dari tahun 2022. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan permasalahan kesehatan.
Dia menyebut pemerintah siap mengantisipasi terjadinya permasalahan kesehatan dengan menyiagakan 2.000 pos kesehatan. Pos kesehatan tersedia di seluruh kota/kabupaten dan provinsi, tapi dengan skala yang berbeda di tiap-tiap wilayah.
"Ukuran dan kapasitas menyesuaikan dengan keadaan setempat. Ada daerah pergerakannya cukup masif, tentu pos-posnya lebih besar dan kapasitas lebih baik," ucapnya.
Obrin menekankan, pos kesehatan tersebut bisa mengakses secara gratis. Hal tersebut berlaku baik untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan maupun non BPJS Kesehatan.
"Untuk arus mudik dan balik nataru ini di posko-posko pelayanan itu tidak dipungut biaya alias gratis," katanya.
