JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, meyakinkan pemerintah tengah menelusuri kemungkinan banyaknya tenaga kerja asing (TKA) ilegal atau imigran gelap dengan proyek investasi kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok. Komisi III DPR akan membahas dan mengevaluasi persoalan visa (izin masuk ke suatu negara) untuk mengatasi persoalan pekerja asing ilegal.
Sahroni kaget dengan diterimanya proses TKA dalam investasi kerja sama antara Indonesia bersama Tiongkok. Secara garis besar itu dalam rangkaian program investasi kerja sama dengan Tiongkok ada hal terkait dengan TKA, khususnya menyangkut keahlian khusus. "Seperti halnya di daerah sini ada rumah sakit misalnya sebagai contoh.
Nah, tidak mungkin semua warga ahli bidangnya dalam rumah sakit tersebut," kata Sahroni menjawab pertanyaan salah seorang warga saat kunjungan kerja di Cengkareng Barat, kemarin. Terkait kabar yang saat ini menjadi viral mengenai serbuan pekerja asing gelap, khususnya di sejumlah daerah, Sahroni memastikan hal itu tengah ditelusuri aparat berwenang.
"Mengenai imigran gelap dari Tiongkok mengaku-ngaku pekerja itu yang sedang diluruskan, diselidiki. Semoga ini tidak keluar jalur dari yang sudah ada (kerja sama investasi). Pemerintah tetap konsen menelusuri apakah imigran gelap ini proses-proses kerja sama di Sulawesi," papar Sahroni. Dikemukakannya, TKA terbanyak ditemukan di Sulawesi Tenggara, tepatnya di Morowali.
Dari daerah itu banyak ditemukan imigran gelap dari pekerja asing yang terdaftar. "Jadi mengatasnamakan pekerja tapi bukan, visanya turis. Ini sedang proses evaluasi visa. Semoga pada masa sidang mendatang Komisi III akan melanjutkan apa yang menjadi kebijakan dengan visa turis. Ini dalam proses," tegasnya.
Ketertiban Masyarakat Selain persoalan tenaga kerja, dalam kesempatan yang sama Sahroni mengingatkan warga mengenai pentingnya ketertiban masyarakat. Seperti persoalan pembagian sembako di Monas akhir April lalu yang mengakibatkan kematian dua bocah turut disayangkannya. Ia menyarankan masyarakat untuk lebih mengikuti pembagian sembako yang berada di wilayahnya. Hal itu diyakininya akan berlangsung lebih tertib dan tak membahayakan jiwa.
Warga hendaknya lebih arif menyikapi ajakan, khususnya yang mengatasnamakan agama dalam kampanye mengambil kekuasaan. Politisi Nasdem ini mengingatkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat, siapa pun orangnya. "Saya mengimbau ke sini karena bapak ibu sudah melihat di TV, ribut satu dengan slogan ganti presiden dan satunya pertahankan presiden. Padahal, presidennya juga belum tentu nyalon," ucapnya.
Sahroni mengecam pihak-pihak tak bertanggung jawab yang berupaya memperdayai masyarakat dengan menggunakan isu SARA untuk kepentingan tertentu. "Saya juga beragama Islam, tapi tidak pernah membawa agama untuk mengampanyekan atas kekuasaan," tukasnya. ion/N-3