JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tahun ini akan membangun 33.476 unit barang milik negara (BMN) berupa infrastruktur energi baru terbarukan (EBT) senilai 483,11 miliar rupiah. Pembangunan infrastruktur itu untuk mempercepat transisi energi khususnya ke energi terbarukan.
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM Sumartono di Jakarta, Jumat (22/7), mengatakan dari 33.476 unit BMN infrastruktur EBT itu meliputi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) multi years contract (MYC) tahun ke-2 sebanyak 1.454 unit dengan pagu 19,73 miliar rupiah dan PJU-TS single year sebanyak 20.456 unit senilai 301,65 miliar rupiah.
Kemudian, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap sebanyak 108 unit dengan pagu 59,64 miliar rupiah, Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL) MYC tahun ke-2 sebanyak 11.365 unit dengan anggaran 78,3 miliar rupiah, dan terakhir adalah tiga unit Pembangkit Listrik Tenaga Multi Hydro (PLTMH) dengan pagu anggaran 23,77 miliar rupiah.
APDAL, jelas Sumartono, merupakan program baru Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM yang telah dilakukan sejak tahun lalu dan dilanjutkan pada tahun ini. APDAL merupakan suatu piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik.
Kebijakan penyediaan APDAL tersebut seiring arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 2020 yakni melistriki 433 desa yang tersebar di empat provinsi, meliputi Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Wilayah pendistribusian APDAL pada 2021 dan 2022 meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan menjangkau 215 desa sebanyak 12.597 unit. Penerima hibah BMN paket APDAL adalah pemerintah desa setempat yang menerima dan mengelola paket APDAL, termasuk cadangan APDAL.
Tambah Kapasitas
Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan program Kementerian ESDM membangun infrastruktur EBT itu patut diapresiasi. Apalagi kalau proyek tersebut berjalan dan dioperasikan dengan baik, dapat menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan Tanah Air.
Dia menilai untuk PJU-TS perlu ada evaluasi terhadap keberlanjutan dari fasilitas tersebut. Berapa banyak unit yang masih beroperasi secara baik dalam 1-2 tahun terakhir. "Saya kira perlu ada monitoring secara berkala yang dilaporkan kepada publik status PJUTS yang sudah dipasang dalam lima tahun terakhir," kata Fabby.
Fabby mengatakan, di masa depan, ESDM dapat lebih mengoptimalkan anggaran untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Misalnya, dengan melakukan pengukuran dan pre-feasibility studies (FS) proyek PLTS skala besar yang dapat menjadi kandidat proyek dalam RUPTL dan bersinergi dengan pemda untuk melakukan pre-FS untuk proyek-proyek PLTS yang instalasinya bisa menggunakan anggaran pemda.
Pengamat Energi Terbarukan, Surya Darma, mengatakan investasi infrastruktur energi terbarukan oleh pemerintah pasti ada manfaatnya untuk masyarakat sekaligus bisa menaikkan porsi ET dalam bauran energi nasional. Namun yang menjadi masalah adalah mekanisme operasional dan pemeliharaan setelah semua unit dipasang.
"Mudah-mudahan, ke depan sudah dipikirkan agar tidak terulang kasus-kasus lama yang menyebabkan banyak infrastruktur ET ini terbengkalai dalam hal perawatannya," kata Surya.
