Perusahaan asal Swedia dan Austria akan ikut lelang ERP yang segera digelar Pemprov DKI Jakarta.
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) pada 2019. Teknologi ERP ini direncanakan akan diambil dari Austria dan Swedia.
"Hari ini, duta besar Austria dan Swedia membawa inovasi investasi yang sedang kami kembangkan di sini yang berkaitan dengan ERP. ERP masuk ke tahapan lelang," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (8/2).
Dengan adanya ERP ini, pihaknya berharap bisa mengurai kemacetan di Jakarta, terutama pada lajur jalan yang menggunakan teknologi ERP itu. Diketahui, uji coba ERP telah dilakukan sejak beberapa5tahun lalu di Jalan Jenderal Sudirman.
"Dan rencananya di 2019, akan diterapkan di DKI Jakarta, Insyaallah ERP akan dihadirkan dengan kolaborasi dari Swedia dan Austria," katanya.
Menurutnya, perusahaan asal Austria dan Swedia berniat menanamkan investasinya untuk teknologi ERP di Jakarta. Hal ini, diyakini Sandi, bisa membantu meningkatkan investasi di DKI yang ditargetkan hingga 1.000 triliun rupiah dalam lima tahun ke depan.
Duta Besar Austria untuk Indonesia, Helene Steinhaeusl, mengaku ingin menghadirkan solusi atas masalah kemacetan di Jakarta. Dia meyakini, teknologi ERP yang sudah diterapkan di negaranya bisa menjadi solusi berkelanjutan bagi masalah kemacetan di Jakarta.
"Kami berpikir bahwa kami mempunyai kerja sama perusahaan antara Swedia dan Austria yang bisa membantu masalah kemacetan di Jakarta. Jadi, Ini pertama kalinya kami melakukan kontak, mengajukan proposal di sini sekaligus presentasi dari solusi yang bisa kami berikan," katanya.
Senada dengannya, Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Johanna Brismar Skoog, mengatakan masalah mobilitas warga perkotaan menjadi perhatiannya. Dia berharap, kolaborasi teknologi dari Austria dan Swedia bisa menjawab kemacetan di Ibu Kota Jakarta.
"Untuk uji coba pertama akan dilakukan di Jalan Sudirman. Kami juga membicarakan pengalaman perusahaan yang ada di seluruh dunia. Kami berharap bahwa kita mendapatkan solusi terbaik untuk Jakarta," imbuhnya.
Teknologi ERP
Diakuinya, perusahaan asal Swedia dan Austria ini akan segera mengikuti lelang tender ERP yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia meyakini, teknologi yang dimilikinya sangat cocok untuk diterapkan di Jakarta.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan pelelangan ERP. Dia menargetkan, pemenang lelang akan diumumkan pada Oktober 2018. Pada 2019, ditargetkan ERP bisa diterapkandibeberapa ruas jalan di Jakarta.
"Pembangunan ERP kita bagi dua tahap. Kami jadwalkan pada Maret sudah beroperasi. Sesudah MRT Fase I, Lebak Bulus - Bundaran HI dioperasikan. " kata Andri.
Andri menjelaskan, pembangunan tahap pertama, yakni dari Bundaran Senayan ke Bundaran HI. Ini bisa selaras dengan implementasi ERP. Sedangkan, tahap kedua, dari Bundaran HI sampai Jalan Merdeka Barat.
Secara keseluruhan, ungkapnya, implementasi ERP dimulai pada bulan Oktober. Pihaknya menargetkan, teknologi ini dibangun dalam kurun 10 bulan hingga satu tahun. Nantinya, setiap kendaraan bermotor yang melintasi jalur ERP akan dikenakan bea masuk.pin/P-5
