MELBOURNE - Miliarder teknologi Elon Musk menuding Australia melakukan sensor setelah hakim di negara itu memutuskan bahwa platform media sosialnya X harus memblokir penguna di seluruh dunia mengakses video penikaman uskup di sebuah gereja Sydney.
Mengutip Associated Press, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese pada Selasa (23/4) menanggapi tudingan tersebut dengan menyebut Musk sebagai "miliarder arogan" yang menganggap dirinya kebal hukum dan tidak berhubungan dengan publik.
X Corp., perusahaan teknologi milik Musk, pekan lalu mengumumkan akan menentang perintah pengadilan Australia untuk menghapus postingan terkait serangan terhadap Uskup Mar Mari Emmanuel di sebuah gereja Ortodoks Asiria yang disiarkan secara online pada tanggal 15 April.
Materi tersebut diblokir di Australia namun tetap bisa diakses di tempat lain.
Namun regulator yang mengeluarkan perintah tersebut, Komisi eSafety Australia, lembaga pemerintah pertama di dunia yang berdedikasi untuk menjaga orang lebih aman saat online, berhasil mengajukan permohonan ke Pengadilan Federal di Sydney untuk melarang sementara pembagian video peristiwa tersebut.
Dalam sidang hari Senin, Hakim Geoffrey Kennett menyembunyikan rekaman dari semua pengguna X hingga hari Rabu, ketika permohonan larangan permanen akan didengarkan.
Beberapa jam kemudian, Musk memposting di akun X pribadinya sebuah kartun yang menggambarkan persimpangan jalan dengan satu jalan menuju "kebebasan berpendapat" dan "kebenaran" dan jalan lainnya menuju "sensor" dan "propaganda."
Musk mengutip pernyataan Albanese kepada wartawan pada hari Senin bahwa platform media sosial lainnya sebagian besar telah mematuhi perintah regulator untuk menghapus konten kekerasan.
"Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada PM karena telah memberi tahu publik bahwa platform ini adalah satu-satunya platform yang jujur," tulis Musk.
Albanese marah terhadap Musk dalam beberapa wawancara televisi pada hari Selasa.
"Kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk menghadapi miliarder arogan yang menganggap dirinya kebal hukum, namun juga kesopanan," kata Albanese kepada Australian Broadcasting Corp.
"Ide bahwa seseorang akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan hak memasang konten kekerasan di sebuah platform menunjukkan betapa Tuan Musk jauh dari jangkauan. Media sosial perlu memiliki tanggung jawab sosial."
Albanese mengatakan kepada Sky News, "Ini adalah pria yang memilih ego dan menunjukkan kekerasan atas akal sehat."
"Ini bukan tentang sensor. Ini tentang akal sehat dan kesopanan umum. Dan Elon Musk harus menunjukkannya," kata Albanese kepada Seven Network.
Pengacara regulator, Christopher Tran, pada Senin berargumentasi di pengadilan bahwa pemblokiran di Australia tidak memenuhi definisi penghapusan rekaman berdasarkan hukum Australia.
Tran mengatakan rekaman itu adalah "video yang vulgar dan penuh kekerasan" yang akan menyebabkan "kerusakan yang tidak dapat diperbaiki jika terus beredar."
Pengacara X, Marcus Hoyne, mengatakan dia tidak bisa mendapatkan instruksi dari kliennya yang berbasis di San Francisco karena saat itu hari Senin dini hari di Amerika Serikat.
X tidak segera menjawab ketika ditanya apakah dan bagaimana perusahaan telah mematuhi perintah pengadilan.
Musk menyebut Komisaris eSafety Julie Inman Grant sebagai "komisioner sensor Australia."
Albanese mengatakan postingan media sosial, informasi yang salah dan penyebaran gambar-gambar kekerasan telah memperburuk penderitaan akibat peristiwa serangan di gereja yang dialami oleh kedua tokoh agama, serta penikaman di pusat perbelanjaan Sydney dua hari sebelumnya yang menewaskan enam orang.
Tim Urusan Pemerintahan Global X mengatakan bahwa Inman Grant memerintahkan mereka untuk menghapus beberapa postingan yang mengomentari serangan terhadap gereja, namun dikatakan bahwa postingan tersebut tidak melanggar aturan X tentang ujaran kekerasan.
X mengatakan regulator Australia telah meminta platform tersebut "menahan postingan ini atau menghadapi denda harian sebesar $785.000."
"X percaya perintah eSafety tidak berada dalam lingkup hukum Australia dan kami mematuhi arahan tersebut sambil menunggu adanya tantangan hukum," kata akun Global Government Affairs X.
"Meskipun X menghormati hak suatu negara untuk menegakkan hukum dalam yurisdiksinya, Komisioner eSafety tidak memiliki wewenang untuk menentukan konten apa yang dapat dilihat oleh pengguna X secara global."
Siaran langsung peristiwa serangan di gereja yang diunggah di media sosial setelahnya menarik perhatian 2.000 orang dan memicu aksi protes terhadap polisi yang menangkap tersangka penyerang.
Kerusuhan tersebut melukai 51 petugas polisi dan merusak 104 kendaraan polisi, kata para pejabat.
Tiga tersangka perusuh ditangkap pada hari Minggu, polisi merilis gambar pada hari Senin dari 12 tersangka yang mereka tuduh sebagai pemicu utama kekerasan, yang diambil dari video kerusuhan.
Seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang dituduh melakukan penikaman didakwa melakukan pelangggarn terorisme. Dia mendapat kecaman sekaligus pujian online atas aksinya itu.