Para elite politik mulai mengumbar pernyataan dan dampaknya situasi mulai gaduh. Pernyataan paling baru keluar dari politikus Partai Amanat Nasional, Amien Rais. Dia menuduh Presiden Joko Widodo ngibul. Dalam sebuah diskusi di Bandung, Minggu (18/3), Amien menyebut program bagi-bagi sertifikat yang dilakukan Presiden Joko Widodo sebagai suatu pembohongan.
"Ini pengibulan. Waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare. Tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu, seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" semprot Amien dalam seminar tersebut. Yang lebih mengherankan orang sekelas Amien juga berbicara soal PKI. Amien mengatakan ada unsur pembangkitan PKI dalam pemerintahan Jokowi. Amien menyitir pernyataan Jokowi yang mengatakan saat terjadi peristiwa tahun 1965, dia baru berusia empat tahun. Amien lalu mengatakan, memang tidak ada PKI balita, tapi Amien beretorik, mengapa rezim ini memberi angin kebangkitan PKI.
Tentu saja pernyataan Amien ini mengguncang kabinet. Pernyataan keras disampaikan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan. Dia minta agar Amien Rais diam atau dibuka "dosa-dosa" masa lalunya. Amien dikatakan juga banyak dosa. Luhut mengancam, jika Amien masih terus melontarkan pernyataan kontroversial, "dosa-dosa" Amien akan dibuka. "Dosamu juga banyak kok. Sudahlah diam sajalah. Jangan main-main. Memang kau siapa," ucap Luhut.
Kemudian, muncul juga pidato Ketua Umum Gerindra, Prabowo, yang tak kalah mengagetkan. Malahan kalau dicermati, sedikit banyak ada bagian yang mirip pernyataan Prabowo dan Amien, walau dalam bahasa yang berbeda. Misalnya, ketika Prabowo mengatakan, 80 persen tanah seluruh negara dikuasai 1 persen rakyat dan nggak apa-apa. Amien mengatakan 74 persen tanah dikuasai kelompok tertentu. Prabowo menggunakan frasa, "nggak apa-apa". Amien menggunakan frasa, "dibiarkan".
Amien menggunakan istilah "dikuasai kelompok tertentu", sedangkan Prabowo menggunakan kalimat "dikuasai 1 persen rakyat." Pertanyaannya kok mirip? Ada apa Amien dan Prabowo? Apakah mereka berencana bersama untuk menyerang pemerintah? Aparat keamaan perlu memeriksa dua tokoh ini guna mengetahui apakah pernyataan ini dirancang bersama. Apalagi waktu menyampaikannya juga tidak berbeda jauh. Amien menyampaikan tuduhan pada hari Minggu (18/3) dan Prabowo pada video yang bisa diakses mulai Senin (19/3), tidak jelas persisnya kapan disampaikan.
Ini kebetulan atau dirancang? Kalau kebetulan rasanya sulit diterima akal sehat. Intinya sama, hanya penggunaan kalimat yang berbeda atau bernuansa. Namun, kalau ini sebuah rancangan, tentunya perlu diusut karena untuk mengetahui apakah semua itu disengaja untuk menimbulkan kegaduhan dan keresahan sosial. Ini menjadi tugas aparat keamanan. Hanya, apakah aparat mau dan berani mengusutnya? Sebenarnya untuk tokoh sekelas Amien dan Prabowo mesti bisa lebih bijak dalam berkata-kata. Semua harus dicerna lebih dulu dampak dan akibatnya. Apakah lebih banyak positifnya atau negatifnya? Dua pernyataan ini juga masih perlu dikaji dasarnya. Kalau tidak berdasar, ini namanya asal bunyi dan bisa dikategorikan hoax. Kalau ini masuk hoax alias kabar bohong, tentu ada konsekuensi hukumnya. Lebih tegas, misalnya, apakah Amien punya bukti bahwa sertifikat-sertifikat yang dibagi Presiden Jokowi sungguh sebuah pengibulan? Kalau benar sebuah kebohongan, toh Amien bisa menempuh jalur hukum bahwa Presiden telah melakukan kebohongan publik. Sebaliknya, kalau omongan Amien tak berdasar, dia pun bisa dituntut secara hukum karena menyebarkan kabar bohong.
Hal yang sama bisa diterapkan dalam pernyataan Prabowo. Dia harus bisa menyebutkan di mana diskusi dilakukan dan siapa yang berbicara atau hadir. Kalau tidak bisa menyebutkan, ya itu hanya karangan. Dia juga bisa kena pasal kabar bohong. Yang mengagetkan, Amien menyebut kebangkitan PKI karena ini juga yang disebar dalam hoax yang selama ini beredar. Adakah kaitan Amien dengan para penyebar hoax kebangkitan PKI yang telah ditangkap?
