Pemerintah terus mendorong berbagai program dalam memenuhi target 100 persen rasio elektrifikasi pada 2022.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan 80 ribu Rumah Tangga (RT) tak mampu di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) menjadi sasaran program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL).

Kementerian ESDM akan mengandalkan energi baru dan terbarukan (EBT) pada daerah yang sulit dijangkau dengan perluasan jaringan listrik. Itu dengan memanfaatkan keunggulan energi di wilayah setempat. Program membidik 80 ribu pemasangan listrik baru ini melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Ida Nuryatin Finahari, menyebutkan program ini bertujuan untuk mengejar target rasio elektrifikasi sebesar 100 persen. Dia menerangkan hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR RI pada 27 September 2021, menyetujui alokasi APBN 2022 untuk program BPBL bagi rumah tangga miskin belum berlistrik sebanyak 80.000 rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ida menyebutkan rasio elektrifikasi atau perbandingan rumah tangga berlistrik dengan total rumah tangga di Indonesia hingga semester I-2022 mencapai 99,56 persen. "Program BPBL yang telah mendapatkan persetujuan Komisi VII DPR RI ini diharapkan menjadi salah satu upaya percepatan pencapaian target rasio elektrifikasi," ucapnya di Jakarta, Kamis (11/8).

Pemerintah, lanjut Ida, terus mendorong berbagai program dalam memenuhi target 100 persen rasio elektrifikasi pada 2022. Upaya memenuhi akses listrik bagi seluruh desa dan dusun di daerah 3T tersebut dilakukan dengan berbagai macam selain program BPBL.

Upaya Pemerataan

Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Wanhar mengungkapkan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk pemerataan akses listrik yang diukur dari rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik. "Jika rasio elektrifikasi telah mencapai angka 99,56 persen, rasio desa berlistrik di Indonesia telah mencapai 99,73 persen sampai dengan triwulan II 2022," sebutnya.

Wanhar menyebutkan pemerintah memiliki tiga strategi dalam upaya pencapaian rasio elektrifikasi 100 persen. Upaya pertama melalui perluasan jaringan (grid extension), yaitu penyambungan listrik ke desa yang dekat dengan jaringan distribusi eksisting.

Upaya kedua melalui mini grid atau pembangunan pembangkit dengan memanfaatkan potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) setempat yang daerahnya sulit dijangkau perluasan jaringan listrik dan masyarakatnya bermukim secara berkelompok.

Upaya ketiga melalui pembangunan pembangkit EBT dikombinasikan dengan Stasiun Pengisian Energi Listrik (SPEL) dan Alat Penukar Daya Listrik (APDAL) untuk daerah yang masyarakatnya bermukim tersebar sehingga tidak dimungkinkan dibangun jaringan listrik.

Program BPBL disebut Wanhar menggenapi tiga strategi yang sudah dijalan pemerintah tersebut. Melalui program ini, masyarakat penerima manfaat akan mendapatkan instalasi listrik rumah berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak, pemeriksanaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN dan token listrik pertama.

Wanhar menyebut program BPBL memiliki berbagai manfaat diantaranya penerima bantuan menjadi pelanggan PT PLN (Persero), masyarakat tidak mampu memperoleh listrik lebih andal dan aman, membantu proses belajar anak-anak pada malam hari, tersedianya akses informasi dan hiburan melalui pemanfaatan listrik untuk media elektronik, serta meningkatkan taraf kehidupan dengan memanfaatkan listrik untuk kegiatan ekonomi produktif.

Baca Juga: