SHANGHAI - Pengadilan Tiongkok telah menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap mantan ketua Anbang Insurance Group, Wu Xiaohui, atas tindak pidana penipuan dan korupsi. Hal ini diwartakan kantor berita Xinhua pada Kamis (10/5).
"Selain dikenai hukuman penjara, aset Wu yang bernilai 10,5 miliar yuan atau (1,65 miliar dollar AS) telah disita," demikian lapor Xinhua.
Wu, 52 tahun, dipecat sebagai ketua Anbang Insurance Group sejak tahun lalu. Setelah pemecatan, perusahaan konglomerasi Anbang diambil alih negara pada Februari lalu mencegah perusahaan itu pailit yang bisa berisiko mengganggu sistem keuangan Tiongkok.
Pada 28 Maret lalu, persidangan terhadap Wu digelar di Pengadilan Shanghai. Jaksa penuntut mendakwa Wu telah menggelapkan uang perusahaan senilai 10 miliar dollar AS.
"Uang yang ditilep Wu ditransfer ke perusahaan-perusahaan investasi luar negeri yang dikelola oleh dirinya, untuk membayar utang-utangnya atau dipakai untuk berfoya-foya," demikian pernyataan pengadilan.
Dalam tuntutan, pengadilan juga mengatakan bahwa Anbang telah menjual produk investasi yang nilainya melebihi ketentuan sehingga perusahaan itu bisa meraup 723,9 miliar yuan.
Langkah Agresif
Menurut South China Morning Post, Anbang yang didirikan pada 2004 awalnya memulai bisnis dengan menjual asuransi kendaraan dan lambat laun menjadi perusahaan asuransi terbesar di Tiongkok dengan nilai aset hampir 2 triliun yuan.
Dalam daftar Global Fortune 500 edisi 2017, Anbang tercatat berada di posisi ke-139. Kejayaan Anbang semakin mengglobal saat berhasil mengakuisisi Hotel Waldorf Astoria di New York, Amerika Serikat pada 2014 dengan nilai 2 miliar dollar AS.
Langkah pemerintah Tiongkok mengambil alih Anbang menandai langkah paling agresif untuk mengendalikan konglomerasi yang saat berkembang amat pesat.
Langkah ini pun menimbulkan gelombang kehebohan investasi multimiliaran dollar di luar negeri yang didorong oleh utang yang berlebihan.
Pemerintahan Tiongkok yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, telah menetapkan bahwa prioritas utama nasional saat ini yaitu mengenyahkan segala risiko keuangan yang berpotensi merusak stabilitas keamanan finansial nasional, dan memberantas korupsi yang merajalela di era pemerintahan sebelumnya.
AFP/SCMP/I-1