JAKARTA - Upaya mendorong ekonomi sirkular harus lebih dimasifkan lagi agar membantu mengatasi masalah sampah laut. Untuk itu, upaya pencegahan di sisi hulu harus lebih digalakan lagi karena yang terjadi di laut adalah dampak, di hulu merupakan pemicunya.
Demikian intisari diskusi virtual bertajuk Atasi Permasalah Kelautan Global yang digelar FMB9 di Jakarta, Senin (25/9). Acara ini bagian dari Road to AIS (Archipelagic and Island States) Forum 2023 yang akan digelar di Bali pada 11 Oktober mendatang.
CEO Landscape Indonesia, Agus Sari menegaskan apabila kegiatan ekonomi sirkular itu digalakkan di sektor hulu maka efeknya tak hanya membantu mengatasi masalah lingkungan di laut tetapi juga memberi manfaat ekonomi yang tidak sedikit juga.
"Ekonomi sirkular itu memang membantu mengatasi masalah sampah di laut, namun lebih dari itupula ada manfaat ekonomi yang diperoleh, sebab bisa saja melibatkan banyak masyarakat untuk bekerja di dalam proses daur ulang tersebut. Bisa juga sebagiannya melibatkan nelayan," ucap Agus yang merupakan Pengamat Lingkungan itu.
Di sektor hulu, paparnya, ada sejumlah kementerian yang turut bertanggung jawab terhadap proses daur ulang ini baik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beserta lembaga terkait lainnya.
Seperti diketahui, luas laut RI mencapai 2/3 dari luas wilayah. Lalu Indonesia juga memiliki sekitar 17.500 pulau serta merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Namun pada saat yang sama pula Indonesia merupakan penghasilan sampah plastik di laut nomor dua terbesar setelah Tiongkok. Ini tentunya mengancam keanekaraman hayati di laut kita.
Pada kesempatan sama, Pelaksana tugas (Plt.) Staf Ahli Bidang Ekososbud Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Hendra Yusran Siry mengatakan, pihaknya menargetkan nol persen sampah plastik di laut pada 2040. Dia menambahkan, dengan mengatasi sampah di laut artinya kita juga mencegah masalah kesehatan, sebab ikan yang menelan plastik ketika kita mengkonsumsinya bisa juga memicu kangker pada tubuh manusia.
Ekonomi Biru
KKP terang Hendra memiliki program ekonomi biru yang mana untuk penerapannya KKP berfokus pada lima program prioritas yang berlandaskan ekologi dalam seluruh aktivitas pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan. Salah satu di dalamnya terkait dengan penanganan sampah plastik di laut.
"Apabila lima program ekonomi biru ini kita konsisten terapkan maka Indonesia akan menjadikan pemain besar sektor perikanan global apalagi keanekaragaman hayati di laut kita besar," pungkasnya.
