» Untuk lolos dari middle income trap, Indonesia harus mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen hingga 2045.
» Pemanfaatan pembiayaan dari utang harus digunakan untuk kegiatan yang lebih produktif.
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan Indonesia harus meningkatkan produktivitas yang menjadi kunci penting untuk terus tumbuh dalam jangka waktu yang panjang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas), Suharso Monoarfa, dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 yang berlangsung di Jakarta, Kamis (21/4), mengatakan dengan peningkatan produktivitas, Indonesia diharapkan mampu menaikkan output potensial sehingga trajectory ekonomi nasional kembali secara berkelanjutan.
Upaya mengangkat kembali trajectory (lintasan) ekonomi Indonesia tidak terlepas dari tujuan bangsa yang tercantum dalam visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia maju yang ditandai dengan lepasnya Indonesia dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah.
Untuk lepas dari jebakan tersebut, kata Suharso, Indonesia harus mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,7 persen hingga tahun 2045. Selain itu, kontribusi pertumbuhan ekonomi pada kawasan timur Indonesia juga harus didorong agar kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 25 persen.
Menurut Suharso, Indonesia saat ini telah mengalami pemulihan ekonomi yang relatif lebih baik, namun masih perlu dilakukan pembenahan terhadap beberapa persoalan, salah satunya produktivitas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas Indonesia menunjukkan tren penurunan selama periode 2010 hingga 2019.
"Penurunan produktivitas ini menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung stagnan di level lima persen," tambah Suharso.
Kondisi tersebut semakin diperberat dengan belum berkembangnya dengan baik inovasi. Data indeks inovasi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya.
Tantangan lainnya yang dihadapi Indonesia saat ini, lanjut Suharso, adalah masih terdapatnya luka akibat krisis pandemi Covid-19, di antaranya belum kembalinya angka kemiskinan dan pengangguran ke level sebelum pandemi, serta belum pulihnya dunia usaha.
Dia menilai efek luka tersebut cenderung memberi pengaruh seperti terjadinya penurunan di sisi produktivitas, sehingga peningkatan produktivitas menjadi isu yang krusial dalam pembangunan saat ini.
Utang Produktif
Menanggapi pernyataan Kepala Bappenas, Pakar Ekonomi dari Universitas Brawijaya Malang, Munawar Ismail, mengatakan untuk mencapai visi Indonesia 2045, syaratnya Indonesia harus keluar dari middle income trap. Pemerintah harus membenahi pengelolaan anggaran, terutama alokasi belanja modal harus diperbesar.
Pembiayaan yang bersumber dari penarikan utang harus dioptimalkan pemanfaatannya dengan memperbanyak peruntukan pada kegiatan yang lebih bersifat produktif.
"Untuk keluar dari middle income trap maka ekspornya harus lebih tinggi dari impornya agar kita bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi. Maka dari itu, anggaran yang ada harus digunakan untuk meningkatkan produktivitas ekspor, atau program-program yang ke arah itu. Kalau banyak digunakan yang bersifat konsumsi dan subsidi, akan menekan pertumbuhan kita," kata Munawar.
Selain pengelolaan belanja yang berkualitas, hal yang harus diperbaiki, kata Munawar, adalah pemerataan kesempatan dan menekan tingkat kesenjangan pendapatan. Gini rasio harus diperbaiki karena angka yang sekarang ini lebih buruk dari era Orde Baru. "Ini harus menjadi prioritas pemerintah," ujar Munawar.
Dalam kesempatan terpisah, Peneliti Mubyarto Institute, Awan Santosa, mengatakan agar bisa mengejar target visi Indonesia 2045, produktivitas harus terus ditingkatkan.
"Adapun caranya melalui peningkatan investasi sumber daya manusia (human investment) dengan memperbesar proporsi alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk riset dan pengembangan," kata Awan.
Selain itu, pemerintah harus mendorong penggunaan teknologi tepat guna (appropriate technology) dengan mengarahkan alokasi belanja yang lebih besar. Terakhir, dengan memacu popular education.
Hal itu dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai tambah produksi terdistribusi secara adil dan merata kepada segenap elemen ekonomi rakyat sebagai produsen utama output potensial nasional tersebut.
