» Kalau ekonomi mereka sudah naik maka infrastruktur yang dibangun akan bermanfaat untuk rakyat Papua.
» Hal yang bagus kalau pemerintah bersama swasta membangun industri sekunder dari hasil bumi rakyat Papua.
JAKARTA - Ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia harus disikapi dengan mengutamakan pendekatan kearifan lokal, terutama di Papua. Meskipun pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus) dalam jumlah yang besar untuk membangun berbagai fasilitas dan layanan, namun belum cukup mendorong masyarakat Papua lebih sejahtera.
Supaya lebih maju, ekonomi rakyat Papua harus dibangun dari bawah. Meskipun mereka butuh pembangunan infrastruktur, tapi pemerintah harus juga membangun lembaga pembinaan rakyat.
Misalnya, di sektor pertanian, jangan hanya kasih bibit. Kalau dibagikan bibit, tetapi mereka tidak bisa menanam maka percuma. Pemerintah harus membangun ekonomi perdesaaan seperti pertanian dan perkebunan rakyat melalui pola kemitraan yang mendampingi mereka sampai bisa mandiri.
Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, di Jakarta, Senin (4/10), mengatakan pemerintah harus menjamin pasar bagi produk mereka agar terserap.
"Pemerintah harus memfasilitasi produk mereka. Hal yang bagus kalau pemerintah bersama swasta membangun industri sekunder dari hasil rakyat Papua, apakah itu processing atau cold storage dari hasil pertanian mereka. Itu lebih bermanfaat daripada dana otsus yang menguap entah ke mana," kata Badiul.
Pemerintah telah menganggarkan dana otsus untuk Papua dan Papua Barat dalam RAPBN 2022 sebesar 8,5 triliun rupiah atau naik 12,6 persen dibandingkan dalam APBN 2021 sebesar 7,6 triliun rupiah.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, penggunaan dana otsus 2022 dibagi dua, yaitu dana otsus Spesific Grant dan dana otsus Block Grant. Dana otsus Spesific Grant sebesar 4,72 triliun rupiah akan digunakan untuk membiayai urusan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, dana otsus Block Grant sebesar 3,78 triliun rupiah akan digunakan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP), penguatan lembaga adat, serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah.
"Sebaiknya dana otsus digunakan untuk ini. Kalau dimulai dalam tiga tahun sudah mandiri. Kalau tidak maka acara Pak Jokowi di Papua hanya simbolis saja. Kalau tidak dilaksanakan, kondisi rakyat akan tetap miskin sampai hari ini. Mereka harus diberi kail, bukan ikan. Tapi menggunakan kail kan harus dilatih karena secara turun-temurun rakyat Papua bukan petani, bukan peternak. Jangan samakan dengan Jawa," kata Badiul.
Kalau ekonomi mereka sudah naik, infrastruktur yang dibangun pemerintah akan bermanfaat untuk pembangunan rakyat Papua. Selama ini, rakyat Papua dikesankan tidak bisa membangun, padahal karena tidak diberi kesempatan untuk membangun.
"Inilah yang disebut memberi kail, bukan ikan. Jangan seperti Freeport, datang hanya mengambil harta karun, terus meninggalkan kemiskinan dan limbah, 40 tahun pun rakyat tidak akan sejahtera kalau seperti itu," kata Badiul.
Peresmian stadion olahraga dan berbagai infrastruktur di Papua itu, tambahnya, secara simbolis bagus. Tetapi, infrastruktur itu akan bermanfaat jika ekonomi rakyat bisa tumbuh.
Jangan sampai angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat tetap tinggi. Angka kemiskinan di Papua, jelasnya, mencapai 26,8 persen dan Papua Barat 21, 7 persen.
Ketimpangan Pendapatan
Secara terpisah, Pakar Ekonomi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Wasiaturrahma, mengatakan Papua memang daerah yang sangat ketinggalan dibanding dengan Pulau Jawa sehingga perlu diangkat dengan membantu serapan komoditas dan produk-produknya.
"Di samping itu, kualitas sumber daya manusia (SDM)-nya harus dibangun, juga ketimpangan pendapatan sangat tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengangkat daerah Papua dengan cara membuka peluang pasar yang lebih luas dengan berbagai cara, seperti dengan diadakannya PON di Papua," kata Wasiaturrahma.
Dia berharap dengan perhelatan PON XX, bisa menggerakkan perekonomian daerah Papua yang bisa mengangkat masyarakat keluar dari kemiskinan.
"Jadi, sangat penting membangun ekonomi rakyat Papua tumbuh dari bawah, dengan menjamin pasar mereka agar bisa terserap," tutupnya
