MANILA - Presiden Rodrigo Duterte mengatakan bahwa ia tak akan menarik patroli angkatan laut maupun penjaga pantai Filipina di wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan menegaskan bahwa kedaulatan negaranya atas wilayah perairan itu tak bisa ditawar-tawar lagi.
"Filipina berhutang budi kepada Tiongkok untuk banyak hal, termasuk pemberian vaksin Covid-19 gratis, namun klaim Filipina atas wilayah perairan itu tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata Presiden Duterte pada Rabu (28/4) malam.
"Saya akan memberi tahu Tiongkok, kami tidak ingin masalah, kami tidak ingin perang. Tetapi jika Anda menyuruh kami pergi, tidak," tegas Duterte. "Ada hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dikompromikan seperti kita mundur. Ini sulit. Saya berharap mereka mengerti, tapi saya memiliki kepentingan juga untuk melindungi negara saya," imbuh dia.
Ketegangan di wilayah perairan LTS yang diklaim nyaris seluruhnya oleh Tiongkok kian meningkat setelah Beijing menolak untuk menarik kapal-kapalnya dari Whitsun reef yang masuk dalam Zona Ekonomi Ekslusif Filipina. Karena itu Manila kian meningkatkan patrolinya.
Pernyataan Presiden Filipina itu dilontarkan setelah ada desakan domestik setelah Duterte enggan berhadapan dengan Tiongkok terkait isu sengketa teritorial dan memilih untuk melakukan hubungan dekat dengan negara dengan perekonomian raksasa itu.
Sebelumnya Kementerian Pertahanan Filipina menyatakan bahwa Tiongkok tak berhak untuk mendikte Manila atas apa yang boleh dan tak boleh dilakukan di wilayah perairan Filipina.
Pernyataan Kementerian Pertahanan Filipina dilontarkan setelah penjaga pantai melakukan latihan dekat Pulau Thitu dan Scarborough Shoal, juga di Kepulauan Batanes yang membentang dari utara hingga selatan Filipina.
Tanggapan Beijing
Menanggapi latihan penjaga pantai Filipina, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan pada Senin (26/4) lalu bahwa Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.
Dalam beberapa pekan terakhir, Manila telah meningkatkan patroli kedaulatan yang melibatkan angkatan laut dan penjaga pantai di Kepulauan Spratly, sebuah kepulauan yang diperebutkan oleh beberapa negara.
Beijing mengabaikan keputusan mahkamah internasional 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar LTS tidak berdasar.
Hubungan yang sempat membeku antara Manila dan Beijing, telah menghangat di bawah kepemimpinan Duterte, yang mengesampingkan putusan mahkamah itu dengan imbalan janji perdagangan dan investasi yang menurut para kritikus belum terwujud.
Sementara itu penundaan pengiriman vaksin Covid-19 telah membuat Filipina sangat bergantung pada vaksin CoronaVac yang dikembangkan oleh perusahaan Tiongkok, Sinovac. Sekitar 3,5 juta dosis CoronaVac telah dikirim ke Filipina, termasuk satu juta dosis yang disumbangkan secara gratis. AFP/I-1
