» Jika dunia tidak bersatu selesaikan rantai pasok pangan, ratusan juta hingga miliaran penduduk negara berkembang terancam lapar.
» Satgas pangan selalu ketinggalan dan kurang mampu memprediksi dan mengantisipasi gangguan rantai pasok.
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berbicara pada sesi kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara industri maju G7 di Elmau, Jerman, Senin (27/6), mendesak negara-negara kelompok G7 dan G20 melakukan upaya bersama dalam mengatasi krisis pangan.
Desakan itu disampaikan Presiden Jokowi karena dunia tidak memiliki waktu yang panjang untuk menyelesaikan gangguan rantai pasok pangan akibat kelangkaan dan kenaikan harga komoditas pangan serta pupuk.
Dalam berbagai pertemuan bilateral, Kepala Negara menyuarakan kerisauan negara-negara berkembang yang paling terdampak krisis pangan akibat perang di Ukraina.
"Jika dunia tidak bersatu untuk menyelesaikan masalah tersebut, yang paling merasakan dampaknya adalah ratusan juta atau bahkan miliaran penduduk negara berkembang," kata Presiden seperti dikutip Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi.
Jokowi dalam kesempatan itu mengingatkan bahwa ratusan juta rakyat di negara berkembang terancam kelaparan dan jatuh ke jurang kemiskinan akibat krisis pangan.
Presiden, kata Retno, mengutip data dari UN World Food Programme, di mana tercatat sebanyak 323 juta orang pada 2022 menghadapi kerawanan pangan akut. Padahal, pangan merupakan permasalahan hak asasi manusia yang paling mendasar.
Kepala Negara juga menekankan bahwa perempuan dan keluarga miskin menjadi pihak yang paling terkena dampaknya akibat kekurangan pangan.
Presiden pun meminta dukungan dari G7 untuk memfasilitasi ekspor gandum dari Ukraina agar segera berjalan, sehingga rantai pasok pangan akibat dampak perang kembali normal.
Jokowi juga memandang penting mengomunikasikan kepada dunia bahwa komoditas pangan dan pupuk dari Russia tidak terkena sanksi. Dengan komunikasi yang intensif diharapkan bisa menepis keraguan berkepanjangan dari publik internasional.
"Komunikasi yang intensif juga perlu dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait, seperti bank, asuransi, perkapalan, dan lain-lain," kata Presiden.
Sementara itu, Kelompok Tujuh (G7) negara demokrasi kaya akan berkomitmen hingga 5 miliar dollar AS untuk meningkatkan ketahanan pangan global, kata seorang pejabat senior AS, ketika kelompok itu menanggapi kekhawatiran di negara-negara berkembang tentang ancaman kelaparan yang dipicu oleh perang di Ukraina.
Pada hari terakhir KTT G7 di Jerman, pejabat tersebut mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menyediakan lebih dari setengah dari jumlah itu, yang akan digunakan untuk upaya memerangi kelaparan di 47 negara dan untuk mendanai organisasi regional.
G7 sedang berusaha untuk menggalang negara-negara berkembang, banyak yang memiliki hubungan dekat dengan Russia, untuk menentang invasi Presiden Russia, Vladimir Putin ke Ukraina, dan mengundang lima negara demokrasi berpenghasilan menengah dan rendah ke KTT untuk memenangkan mereka.
Satgas Pangan
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, mendorong penguatan peran Satuan Tugas (satgas) Pangan menjelang Pemilu 2024 karena dimungkinkan impor bahan pangan bakal meningkat.
"Ini perlu diantisipasi dengan memaksimalkan ketegasan Satgas Pangan secara optimal," kata Bhima.
Secara terpisah, pengamat sosial dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Surokim Abdussalam, mengatakan kemampuan prediktif dan antisipatif akan menjadi tolok ukur kinerja satgas pangan nasional sesuai kebutuhan. Apalagi, saat ini sedang mengalami musim pancaroba karena faktor alam dan non-alam.
"Berdasarkan pengalaman selama ini, Satgas selalu ketinggalan dan kurang memiliki kemampuan daya prediktif dan antisipatif sehingga tindakannya menjadi kuratif saja dan laksana sebagai pemadam kebakaran untuk memadamkan masalah yang sudah terjadi," kata Surokim.
Peringatan Presiden, jelasnya, harus ditanggapi serius agar bisa disiapkan berbagai skema darurat jika terjadi situasi yang terus memburuk.
