Negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) mendukung Indonesia mengatasi sampah plastik.
NUSA DUA - Dukungan dunia internasional kepada Indonesia untuk mengatasi sampah plastik, termasuk yang mengotori lautan sangat besar. Untuk itu, Indonesia selalu siap untuk melaksanakan berbagai program mengatasi sampah plastik di laut tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, mengatakan dukungan tersebut tergambar dalam pertemuan negara-negara anggota Badan Lingkungan PBB (UN Environment) yang membahas perlindungan lingkungan laut dari aktivitas-aktivitas berbasis lahan (4 Intergovernmental Review Meeting/IGR-4), di Nusa Dua, Bali, selama dua hari sejak Rabu (31/10).
Siti mengatakan, dalam pembahasan mèeting IGR 4 ini, grup diskusi dikasih mandat untuk mempelajari konsensus di Bali, poin-poin apa saja. "Kemudian pada sidang berikutnya diberikan mandat lagi oleh pleno untuk mempelajari bagaimana sekretariat koordinasi di UN untuk persoalan marine polution, bagaimana ke depannya dalam jangka panjang," kata dia, di Nusa Dua, Bali, Kamis petang (1/11).
Ia menambahkan, karena dia memang dimulainya dari 1995, banyak pengembangan, banyak persoalan, lalu berbagai pandangan luar dari Amerika, Eropa, terutama agak "kuat". Selain itu, pandangan dari negara-negara Nordic Countries, Uni Eropa, Belgia, Finlandia, ada juga sedikit Swedia yang sedikit keras, dan Amerika yang punya pandangan masih harus diselaraskan. "Jadi penyelarasan pandangan dari berbagai negara ini untuk mencapai konsensus, apa yang akan dihasilkan di Bali," ujar Siti Nurbaya.
Siti Nurbaya, menyebutkan, beberapa waktu lalu dirinya mendapatkan informasi bahwa kesepakatan-kesepakatannya bisa dicapai. Pertama, agenda ini dilanjutkan dengan beberapa penyesuaian dan beberapa mainstreaming (pengarusutamaan) terutama di sampah plastik, pencemaran laut, dan lain- lain karena ekosistem laut ruangnya besar sekali yang konsepnya adalah perlindungan.
Kedua, disepakati bahwa bagaimana kedepannya dari sisi dukungan finansial, kelembagaan, dan lainnya. Sementara untuk intergovernment review akan dibahas dan dipersiapkan pembahasannya sebelum diputuskan dalam UN Environment Assembly yang diselenggarakan tiap tahun.
"Saya dilapori sebentar lagi hasilnya akan dibawa ke pleno, mudah-mudahan bisa. Saya berharap pleno ini bisa menyelesaikan. Kita posisi Indonesia, mendukung IGR ini, dengan global program dimana sekretariat koordinasinya ada di UN," katanya.
Banyak Dilakukan
Secara khusus, Menteri LHK mendorong UN bisa merestui atau bisa mengembangkan regional capacity center-nya. Sebab, UN sudah melihat banyak sekali yang sudah dilakukan di Indonesia. Ini tak lepas dari dukungan masyarakatnya yang sangat bagus.
Ia mengatakan, sengan konsensus yang dicapai, pihaknya juga menyediakan waktu dan kesempatan untuk nanti di paviliun Indonesia. "Nanti kita improve lagi untuk pembahasan lebih detil tentang finansial. Saya melihatnya voluntary saja, jika negara-negara merasa berat," paparnya.
sur/E-3