Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengusulkan tambahan anggaran 2,5 triliun rupiah dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) lewat perluasan padat karya tunai.
"Dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, saat ini dilakukan pembahasan dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan perihal rencana tambahan anggaran sebesar 2,5 triliun rupiah," ujar Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (17/3/2021).
Dalam paparannya, Menteri PUPR menyampaikan bahwa usulan penambahan anggaran itu rencananya akan digunakan untuk perbaikan tanggul, normalisasi dan pemeliharaan sungai sebesar 600 miliar rupiah. Kemudian untuk revitalisasi drainase, perbaikan lereng dan jembatan, bronjong, dan perkerasan bahu sebesar 800 miliar rupiah.
Lalu bagi kegiatan Pamsimas atau SPAM Perdesaan dan Sanitasi Perdesaan sebesar 500 miliar rupiah, dan pembangunan rumah khusus dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebesar 600 miliar rupiah.
Kementerian PUPR pada tahun ini melakukan penghematan atau refocusing terhadap anggaran di mana terjadi perubahan pagu dari 149,81 triliun rupiah menjadi 134,89 triliun rupiah.
Kendati demikian untuk anggaran program Padat Karya tunai, alokasi anggaran program itu mengalami kenaikan dari 12,18 triliun rupiah menjadi 23,24 triliun rupiah.
Kementerian PUPR tidak mengurangi alokasi anggaran bagi program Padat Karya Tunai dalam langkah-langkah penghematan yang dilakukan oleh kementerian tersebut pada tahun ini.
Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan minta agar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) padat karya proyek infrastruktur bisa dilanjutkan hingga Mei 2021 untuk mendukung daya beli masyarakat pada Ramadhan dan Idul Fitri nanti.
Luhut ingin agar program ini bisa direalisasikan hingga April dan Mei 2021 sehingga ketika memasuki Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri, para pekerja dari program padat karya dapat memiliki uang untuk membeli kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan di hari Lebaran.
Dengan begitu, daya beli masyarakat akan mulai menggeliat karena mereka memperoleh penghasilan bulanan dan tidak berharap dari bantuan sosial (bansos) seperti sebelumnya.
