Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi merapatkan diri pada partai koalisi pendukung Jokowi sebagai Capres di 2019. Hal itu ditandai dengan didirikannya posko Jokowi-Cak (Join), di Jalan Tebet Barat VIII, Jakarta Selatan dan dibentuknya gerakan 'sudurisme' dalam agenda pembangunan bangsa kedepan.
"Dengan bergabungnya PKB bersama PDIP mengusung Jokowi, saya berharap ke depannya koalisi ini terus terjaga dan semakin produktif," ujar Ketua umum m PKB, Muhaimin Iskandar usai mengadakan pertemuan dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat , Selasa (10/4).
Menurut Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin, koalisi yang semakin produktif dalam membangun bangsa itu ada tiga kriteri. Pertama, membahas ideologi perjuangan sebagaimana gagasan Bung Karno dan Gusdur (Sudurisme) yang menjadi bagian dari penyuluh pembangunan bangsa ini. Kedua terkait Sudurisme yang memiliki makna 'dada'.
Dengan harapan Sudurisme yang ada, di dalamnya ada harga diri, ada kemandirian dan ada kebanggaan sebagai bangsa. Kemudian ketiga, terkait ketokohan Soekarno yang merupakan sosok yang identik dengan pembawa api Islam yang menjadi pijakan prinsipprinsip berbangsa dan bernegara. Sedangkan Gusdur melaksanakan pribumisasi Islam di Nusantara, sehingga Islam menjadi bagian yang tak terpisahkan dari semangat kebangsaan. "Jadi tidak adalagi dikotomi antara Islam dengan nasionalisme," tutur Cak Imin.
Susun Agenda Menanggapi hal tersebut, Sekjend PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengungkapkan, pertemuan tersebut menegaskan dukungan PKB terhadap parpol koalisi pendukung Jokowi sebagai Capres, sehingga perlu juga menyusun agenda politik kedepannya yang betul-betul menjabarkan Pancasila.
Namun pertemuan tersebut tidak hanya membahas bergabungnya PKB dalam koalisi pendukung Jokowi tetapi juga membahas pemenangan dalam Pilkada serentak khususnya di Jatim. "Sejarah pembentukan antara PDIP dan PKB sangat kuat. Dan Cak Imin ke manakemana sudah mengenakan jaket merah, hanya satu yang kurang, belum mengenakan KTA PDIP," ujar Hasto.
Disinggung mengenai dukungan PKB yang terkesan bersyarat dengan keharusan Cak Imin dipasangkan menjadi Cawapres Jokowi, ia membantahnya. Pasalnya menurut rapat kerja nasional PDIP pada Februari lalu menetepakan keputusan Cawapres Jokowi haruslah diputuskan oleh Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri melalui berdialog dengan kadernya.
Wasekjend PKB, Daniel Johan berpendapat, bPKB dan sembilan parpol lainnya di DPR belum ada yang final dalam mendukung siapa calon yang akan diusung sebagai capres dan cawapresnya. Ia menilai, sampai waktu pendaftaran capres-cawapres pada 4-10 Agustus nanti segala hal masih bisa berubah. "PKB dan sembilan parpol lain belum ada yang fix mendukung siapa sampai nanti masuk waktunya pencalonan segala hal dapat berubah," tegas Daniel. rag/AR-3