Dugaan pembobolan data pemilih Pemilu 2024 harus diusut tuntas dan secepatnya untuk ditindaklanjuti.
JAKARTA - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Muhammad Mahfud MD meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengusut tuntas dalang kasus dugaan pembobolan data pemilih Pemilu 2024 milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diduga didalangi oleh 'Jimbo'.
"Ini, nanti dikoordinasikan teman-teman dari KPU, kemudian dari Badan Siber dan Sandi Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama-sama dengan Kepolisian, untuk mengusut tuntas hingga diketahui siapa-siapa pelakunya dan dibawa persoalan ini ke ranah hukum," ujar Wakil Ketua Umum TPN Ganjar Pranowo-Muhammad Mahfud Md Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Gatot Eddy Pramono di Jakarta, Rabu (29/11).
'Jimbo' merupakan akun peretas anonim yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih untuk Pemilu 2024 dari situs tersebut.
Gatot juga meminta penyelidikan tersebut juga mengacu pada ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Dilansir dari berita resmi KPU, Anggota KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan data pribadi pada tahapan pemilu di antaranya terdapat tiga kategori data yakni data pemilih, data calon, dan data pengurus/anggota parpol.
Khusus data pemilih yaitu data yang terdiri atas nama, alamat, jenis kelamin, usia, nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, paspor, surat perjalanan laksana paspor, tanggal lahir, tempat lahir, status kawin, alamat dan disabilitas.
Adapun data pemilih yang dapat diumumkan ke publik hanya nama, alamat, jenis kelamin, dan usia. Hal ini sesuai prinsip pengelolaan data pemilih yakni terbuka, dapat diakses masyarakat, serta jaminan kerahasiaan dan keamanan data pribadi.
Sebelumnya, perhatian publik tertuju pada peretas anonim bernama "Jimbo" yang mengklaim telah meretas situs KPU dan mengakses data pemilih dari situs tersebut. Akun tersebut membagikan 500 ribu data contoh dalam satu unggahan di situs BreachForums. Situs tersebut biasanya digunakan untuk menjual data-data hasil peretasan.
Jimbo juga memverifikasi kebenaran data dengan beberapa tangkapan layar dari situs cekdptonline.kpu.go.id. Dalam unggahannya, Jimbo mengungkapkan dari 252 juta data yang diperolehnya, terdapat beberapa data yang terduplikasi.
Setelah dilakukan penyaringan, ditemukan 204.807.203 data unik. Angka tersebut hampir sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU yang mencapai 204.807.222 pemilih dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan.
Patroli Siber
Sebelumnya, Bareskrim Polri menemukan dugaan kebocoran data pemilih dalam situs kpu.go.id milik KPU. Penemuan dugaan kebocoran yang tentunya menjadi hal mengkhawatirkan ini terungkap lewat patroli siber yang dilakukan penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber).
Direktur Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Adi Vivid A Bachtiar pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan KPU untuk menyelidiki dugaan kebocoran tersebut.
Ketua KPU RI menggandeng tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mendalami laporan terkait dugaan kebocoran data Pemilu 2024 di situs kpu.go.id.
"Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Rabu.
