JAKARTA - Dua rukun warga (RW) di Jakarta Utara menjadi percontohan moderasi beragama tahun 2023. Keduanya adalah RW 16 Kelurahan Semper Barat, Cilincing, dan RW 03Kelurahan Pademangan Timur, Pademangan.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Administrasi Jakarta Utara, Muhammad Alwi, mengapresiasitatanan kehidupan bermasyarakat yang telah terbangun di dua RW tersebut. Dua RW tersebut dijadikan model Kampung Moderasi Beragama.
"Semoga kegiatan ini bisa berlanjut. Kemudian, RW-RW lainnya juga bisa menerapkan dan menjaga kerukunan hidup bermasyarakat," ujar Alwi, dikutip jakartagoid, Kamis (27/7). Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Mohammad Komarudin, menjelaskan penetapan percontohan Kampung Moderasi Beragama berdasar pertimbangan segala perbedaan tidak menjadi penghalang dalam mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat.
"Inilah model lingkungan yang dibangun dengan sebuah kebersamaan dan tetap menjaga perbedaan. Perbedaan perlu dirawat dengan tulus dan kebersamaan sehingga melahirkan konstruksi yang sangat kuat," bebernya. Komarudin menyebutkan peluncuran Kampung Moderasi Beragama 2023 berlangsung serentak secara langsung dan virtual di seluruh Indonesia, dengan tema "Merawat Kerukunan, Perkokoh Semangat Kebangsaan".
Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan 1.000 Kampung Moderasi Beragama dalam upaya menguatkan kehidupan harmonis, menghargai perbedaan, dan mendorong dialog positif. Dengan peluncuran kemarin, maka jumlah kampung moderasi beragama telah mencapai 2.600.
Dia berharap jumlahnya akan terus bertambah. "Idealnya seluruh Indonesia secara bertahap," ujar Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Kamaruddin Amin. Kamaruddin mengatakan menggaungkan konsep moderat dalam kehidupan beragama tidak bisa dalam tataran konseptual saja atau lewat seminar-seminar semata.
Menurutnya, upaya nyata diperlukan dalam membentuk masyarakat dapat saling menghargai setiap perbedaan, menghormati, dan saling menguatkan. "Saya kira tempat yang tepat moderasi beragama berada di tengah-tengah masyarakat," katanya.
Apalagi, kata dia, dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan polarisasi dan konflik antaragama di beberapa daerah. Masalah tersebut mengancam keberagaman dan kerukunan sosial. Ini bisa berdampak negatif untuk stabilitas perekonomian dan perkembangan sosial.
