DENPASAR - Forum parlemen perempuan (FPP) di Inter-Parliamentary Union (IPU), Forum of Women Parliamentarians, memastikan dua draft resolusi dan satu draft resolusi darurat (emergency item) yang akan disepakati pada Sidang Majelis Ke-144, Kamis, ramah gender. Demikian diungkapkan pimpinan Forum of Women Parliamentarians IPU, Irine Yusiana Roba Putri, di Bali, Kamis (24/3).
Anggota DPR itu melaporkan kepada para delegasi bahwa usulan kelompok FPP telah masuk ke dalam draft resolusi yang diadopsi Komite Perdamaian dan Keamanan Internasional serta Komite Pembangunan Berkelanjutan, Keuangan, dan Perdagangan. "Saya berharap usulan akan diadopsi Sidang Majelis," kata Irine saat.
Sidang Majelis ke-144 IPU yang digelar tanggal 20-24 Maret 2022 membahas dua draft resolusi. Pertama tentang penyelesaian konflik dan upaya memelihara perdamaian abadi. Kedua mengenai pentingnya teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pendidikan pada masa pandemi. Dalam pembahasan di komite-komite pengarah, FPP berupaya mengarahkan para delegasi agar mendengarkan suara perempuan serta memperhatikan kebutuhan mereka dan kelompok rentan lain.
"Kasus kekerasan karena gender dan seksual terus meningkat saat konflik, penggusuran, serta pengungsian. Kami sepakat suara korban kekerasan harus didengar dan hak-hak mereka dipenuhi," terang Irine. Ia menambahkan bahwa Forum of Women Parliamentarians juga sepakat ada ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam mengakses internet.
"Kami minta kebijakan dan sumber daya yang dibuat parlemen dapat mendorong penggunaan teknologi informasi sektor pendidikan serta untuk memberdayakan perempuan serta anak-anak perempuan," tegas Irine. FPP juga mengusulkan perempuan harus dilibatkan secara berimbang dalam resolusi konflik Russia dan Ukraina yang disepakati Sidang Majelis ke-144 IPU.
Dalam draft resolusi yang disusun komite khusus, ada satu usulan Indonesia yang diterima para delegasi, yaitu pembentukan satuan tugas (task force). Terkait dengan itu, Irine menegaskan bahwa Forum of Women Parliamentarians mendesak satuan tugas harus terdiri atas 50 persen perempuan.
"Tidak ada resolusi konflik dan tidak ada perdamaian abadi tanpa keterlibatan perempuan di garis depan," kata Irine. Pada kesempatan berbeda, Irine menerangkan berbagai usulan FPP sejalan dengan misi Ketua DPR Puan Maharani yang tahun ini bertugas sebagai pimpinan sidang majelis.
"Usulan tersebut sejalan dengan semangat Ketua DPR cara kita membangun culture of peace dan menempatkan perempuan sebagai agent of peace," ujar Irine usai memimpin sidang terakhir Forum of Women Parliamentarians.
