Investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.
JAKARTA - Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya (sosbud) dalam mengatasi aksi-aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang semakin anarkis. Pemerintah perlu membuka kembali dialog-dialog dengan kelompok OPM untuk mencari solusi damai.
"Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan dalam menangani OPM," kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (19/7).
Seperti dikutip dari Antara, Meutya menilai investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.
Terkait hal tersebut, Meutya menyebut Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan pemerintah di Papua secara cepat, pesat, dan signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. "Langkah pembangunan seperti itu perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua," ucapnya.
Lebih lanjut, Meutya meminta pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.
"Kami prihatin dengan gencarnya aksi OPM yang belakangan ini semakin sering dilakukan. Kami meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," tuturnya.
Prioritas Utama
Dia meminta aparat TNI dan Polri mampu mengatasi gangguan keamanan yang terjadi di Papua sebab keamanan masyarakat setempat merupakan prioritas utama.
"Kami ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan. Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," ujarnya.
Meutya juga mengecam aksi OPM yang membakar gedung sekolah. Dia mengingatkan bahwa hak pendidikan anak-anak Papua untuk mendapat pendidikan yang layak harus diutamakan.
Untuk itu, Meutya meminta pemerintah dan aparat memastikan keamanan bagi anak-anak di Papua saat mengenyam pendidikan di sekolah.
"Kami berharap pemerintah dapat menjamin agar anak-anak di Papua dapat memperoleh pendidikan dengan aman dan nyaman tanpa adanya intimidasi dan gangguan," harap Meutya.
Sebelumnya, Selasa (16/7), Satgas Yonif RK 753/AVR berhasil menembak mati tiga anggota OPM kelompok Teranus Enumbi di kawasan Kampung Karubate, Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.
Penindakan aparat TNI ini memicu provokasi yang menghasut masyarakat sehingga terjadi anarkis berupa pengrusakan fasilitas umum dan pembakaran mobil aparat TNI dan Polri.
Kapolres Puncak Jaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Kuswara, mengatakan akibat kerusuhan itu sebanyak empat orang mengalami luka-luka dan seorang warga meninggal dunia, yaitu Abdulah Jaelani (30 tahun) yang terluka akibat benda tajam.
Kapendam XVII Letkol Inf Chandra Kurniawan mengakui anggota TNI menembak tiga terduga anggota OPM yang selalu membuat teror di wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah ditembak hingga meninggal.
"Memang benar, anggota Satgas Yonif RK 753/AVT, Selasa (16/7) malam sekitar pukul 19.45 WIT melakukan penindakan dengan menembak terduga anggota OPM pimpinan Teranus Enumbi," kata Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Chandra Kurniawan.
Menurut Kapendam, insiden itu berawal dari adanya dugaan keberadaan pimpinan OPM Teranus Enumbi bersama beberapa anggotanya yang memasuki pemukiman warga di Kampung Karubate, Distrik Muara, dengan membawa senjata api.
