JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Komisi I DPR RI yang telah memperjuangkan dan memberikan dukungan terhadap kebutuhan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI.
"Terima kasih atas dukungan Komisi I DPR RI yang telah memperjuangkan dan mendukung kebutuhan Kemhan dan TNI," ujar Prabowo saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR/MPR/DPD, Senayan, Jakarta, yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kemhan dan TNI Tahun Anggaran 2023.
Kemhan dan TNI, kata dia, berkomitmen untuk mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan kebijakan pemerintah.
Anggota Komisi I DPR RI Yan Permanes Mandenas meminta penambahan anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI Tahun 2023 karena alokasi sebesar 130 triliun rupiah untuk tahun depan masih kurang, khususnya dalam modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Komisi I DPR mendukung peningkatan anggaran Kemhan/TNI terkait kondisi geopolitik global saat ini. Penambahan anggaran tersebut harus jadi perhatian Pemerintah karena alutsista perlu modernisasi dan belanja," kata Yan Mandenas usai raker.
Dia menilai dukungan anggaran bagi Kemhan/TNI minim, sehingga dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun ke depan Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan alutsista.
Kinerja para prajurit TNI di daerah juga belum didukung dengan alutsista yang memadai, katanya, sehingga perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
"(Anggaran Kemhan/TNI tahun 2023) Sekitar 130 triliun rupiah, namun mudah-mudahan ada tambahan. Anggaran itu dibagi ke lima (kementerian/lembaga) yaitu Kemhan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara," jelasnya.
Menurut dia, penguatan alutsista tersebut dibutuhkan karena Indonesia memiliki perbatasan dengan negara-negara tetangga, sehingga tidak menutup kemungkinan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang tidak menginginkan persatuan dan kesatuan NKRI.
Kondisi Geopolitik
Kondisi geopolitik saat ini juga menjadi ancaman paling dahsyat, sehingga Pemerintah perlu mengantisipasi khususnya dengan memberikan dukungan penguatan alutsista untuk pertahanan bangsa Indonesia.
"Kondisi pertahanan kita bukan hanya soal keamanan dan ketertiban masyarakat, namun soal pertahanan darat, laut, dan udara yang dibangun. Dukungan dalam antisipasi ancaman dari dalam dan luar. Kita belajar dari perang Russia-Ukraina untuk membangun kekuatan pertahanan agar lebih baik," ujarnya.
Yan Mandenas menjelaskan tambahan anggaran Kemhan/TNI digunakan juga untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI guna menghilangkan faktor non-teknis di institusi tersebut. Pemerintah wajib memenuhi faktor kesejahteraan prajurit agar tidak terjadi lagi kasus jual beli senjata yang pernah dilakukan oknum TNI di Papua.
